Oleh: Sri Seruni Prabasmoro)*
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan detik, sebuah narasi dapat menjangkau jutaan orang tanpa mengenal batas wilayah maupun waktu.
Kemudahan tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar era digital, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Situasi ini membuat masyarakat harus berhadapan dengan informasi yang bercampur antara fakta, opini, manipulasi, hingga disinformasi.
Perang informasi kini menjadi salah satu tantangan utama di era transformasi digital. Persaingan tidak lagi hanya berlangsung di bidang ekonomi atau militer, tetapi juga dalam perebutan persepsi publik melalui ruang digital yang semakin terbuka.
Di tengah kondisi tersebut, literasi digital berkembang menjadi strategi yang sangat penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Sebab kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan memahami etika bermedia menjadi modal utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut mengubah karakter ancaman informasi secara drastis. Konten manipulatif kini dapat diproduksi dalam bentuk teks, gambar, suara, hingga video yang tampak sangat meyakinkan sehingga semakin sulit dibedakan dengan informasi yang asli.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan arah baru literasi digital tidak lagi hanya mengajarkan masyarakat menggunakan perangkat teknologi. Menurutnya, literasi digital harus membangun kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko yang muncul di ruang siber.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan gawai bukan lagi ukuran utama kecakapan digital seseorang. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan memahami konteks informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
Nezar menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pendekatan literasi digital. Ia menilai masyarakat harus dipersiapkan menjadi warga digital yang mampu memahami konsekuensi dari setiap aktivitasnya di internet dan tidak mudah terjebak oleh informasi yang menyesatkan.
Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemampuan tersebut sejak usia dini. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, hingga komunitas memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk budaya verifikasi dan kebiasaan berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diterima.
Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi Generasi Z yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan internet dan media sosial. Kelompok usia ini memiliki akses teknologi yang sangat baik, tetapi belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam memilah kualitas informasi yang dikonsumsi setiap hari.
Literasi digital juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa sebagai penyedia informasi yang telah melalui proses verifikasi jurnalistik. Di tengah derasnya arus konten media sosial, media profesional tetap menjadi salah satu rujukan penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang informasi nasional. Ia mendorong media penyiaran secara rutin melakukan koreksi terhadap hoaks agar masyarakat memperoleh klarifikasi yang cepat dan mudah dipahami.
Menurut Rahayu, langkah tersebut tidak hanya membantu meluruskan informasi yang keliru, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap media yang menjalankan fungsi verifikasi secara konsisten. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun budaya literasi informasi di tengah masyarakat.
Hal itu menunjukkan bahwa perang informasi tidak dapat dihadapi oleh pemerintah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, platform digital, komunitas pemeriksa fakta, serta masyarakat sipil menjadi syarat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat.
Pada saat yang sama, platform digital juga perlu terus memperkuat sistem moderasi terhadap penyebaran konten yang terbukti menyesatkan. Langkah tersebut perlu diimbangi dengan transparansi algoritma agar masyarakat memahami mengapa suatu informasi lebih sering muncul dibandingkan informasi lainnya.
Kesadaran mengenai cara kerja algoritma media sosial akan membantu masyarakat menjadi pengguna yang lebih bijak. Dengan memahami bahwa algoritma cenderung memperkuat konten yang memancing perhatian, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi.
Budaya verifikasi juga perlu menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Langkah sederhana seperti memeriksa tanggal publikasi, membaca informasi secara utuh, dan tidak hanya terpaku pada judul dapat mengurangi penyebaran informasi yang keliru.
Oleh karena itu, strategi menghadapi tantangan tersebut tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas masyarakat sebagai pengguna ruang digital melalui penguatan literasi digital.
Integrasi antara kemampuan masyarakat berpikir kritis, media menjalankan fungsi verifikasi secara profesional, dan penguatan ekosistem digital yang sehat oleh pemerintah, Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi berbagai bentuk disinformasi dan menjaga kualitas demokrasi di masa depan.
)* Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi
