UU Ketenagakerjaan Baru Perkuat Landasan Pengupahan Berkeadilan pada UMP 2027

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi landasan baru dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Regulasi tersebut mengatur penghitungan upah berdasarkan indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak, sekaligus memperjelas hak serta kewajiban dalam hubungan industrial.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi yang berlaku bagi pihak-pihak dalam ekosistem ketenagakerjaan.

banner 336x280

Indah menerangkan bahwa penguatan perlindungan buruh tetap disertai kewajiban seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan hukum.

Regulasi tersebut juga mengatur sejumlah aspek hubungan kerja, termasuk kompensasi bagi pekerja kontrak, jaminan kehilangan pekerjaan, serta kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon oleh perusahaan.

Dalam konteks UMP 2027, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa formula pengupahan merujuk pada undang-undang terbaru.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP 2027.

Pasal 139 mengatur penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nilai kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah juga menjadi acuan dalam penetapan.

Pihaknya berkomitmen KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci formula upah minimum yang akan diatur dalam beleid tersebut.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, menekankan pentingnya kenaikan upah yang mempertimbangkan daya beli pekerja dan kondisi ekonomi daerah.

Menurutnya, pendekatan pengupahan perlu memperhatikan perbedaan kemampuan ekonomi antardaerah agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan kesejahteraan secara lebih proporsional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, turut mengingatkan pentingnya indikator produktivitas dan tingkat pengangguran dalam penghitungan upah minimum.

Beragam pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan UMP 2027 mencakup kepentingan pekerja, dunia usaha, serta keberlanjutan kesempatan kerja.

Dengan dasar hukum yang telah tersedia, proses penetapan UMP 2027 memiliki kerangka untuk mengolah aspirasi dan data ekonomi secara terukur sehingga terbentuk hubungan industrial yang berkeadilan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.