JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terhadap dapur yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Penutupan tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan MBG.
“Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” katanya.
Menurut Sudaryono, pengawasan keamanan makanan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan organoleptik, seperti bau dan rasa. BGN karena itu menyiapkan penggunaan alat uji kimia di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya maupun makanan yang telah mengalami pembusukan.
“Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” tegasnya.
Selain memperketat pengawasan dapur dan sumber daya manusia, BGN juga mengevaluasi sejumlah aspek operasional SPPG. Kebijakan tersebut diarahkan agar standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten dan melindungi penerima manfaat, terutama anak-anak.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah persoalan. Pemerintah menargetkan berbagai kendala tersebut dapat dibenahi dalam satu hingga dua bulan mendatang, termasuk di wilayah yang membutuhkan layanan lebih besar.
“Kita minta waktu dua bulan, kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan itu. Kita akan selesaikan dalam satu bulan ini,” ujarnya.
Pemerintah juga menargetkan percepatan layanan bagi sekitar 11 juta penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita. Selain itu, penambahan sekitar 13.000 titik layanan di Pulau Jawa serta penyelesaian sertifikasi bagi ribuan SPPG menjadi pekerjaan yang terus dikejar.
“Yang perlu agak waktu panjang, mungkin memerlukan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan di Pulau Jawa dan menyelesaikan ada 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan SLHS,” ucap Zulhas.
Dengan pengawasan yang diperketat dan percepatan pembenahan layanan, pemerintah menegaskan keamanan pangan menjadi bagian utama dalam keberlanjutan program MBG. Evaluasi terhadap dapur dan pemenuhan standar higiene diharapkan memastikan program berjalan aman serta sesuai harapan masyarakat.
