Oleh: Wahyu Gunawan )*
Pembangunan tanggul laut di sepanjang pantai utara Jawa mulai dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Kawasan ini selama bertahun-tahun telah mengalami kerusakan akibat gelombang laut yang terus menerus mengikis daratan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi warga, merusak infrastruktur, dan mengancam ketahanan pangan karena sawah dan tambak ikut terdampak. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut dipilih sebagai solusi strategis yang dilakukan oleh pemerintah.
Langkah ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik semata, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Program ini telah dimasukkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan tanggul laut, air laut tidak lagi mudah masuk ke wilayah permukiman dan lahan produktif, sehingga kerusakan yang sebelumnya terjadi dapat ditekan secara signifikan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan membawa angin segar bagi masyarakat pesisir utara Jawa. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Otoritas Khusus yang akan menangani masalah rob dan abrasi secara menyeluruh, patut dipandang sebagai langkah progresif dan sangat dibutuhkan saat ini. Selama ini, penanganan rob dan abrasi di pantai utara Jawa sering dilakukan secara parsial dan sektoral, sehingga dampaknya belum maksimal.
Pembentukan badan khusus akan menjadi jawaban atas kebutuhan koordinasi lintas sektor yang selama ini sering menjadi kendala. Ketika kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga teknis bergerak sendiri-sendiri, maka solusi jangka panjang sulit diwujudkan. Melalui badan otoritas, penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis data. Kawasan kritis bisa dipetakan, sumber daya difokuskan, dan pembangunan tanggul bisa dipercepat serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Selama ini, abrasi menjadi masalah tahunan di beberapa kabupaten di pantai utara seperti Demak, Pekalongan, dan Subang. Banyak rumah warga yang terpaksa dipindahkan karena daratan sudah berubah menjadi laut. Pemerintah melalui Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun tanggul laut dengan konstruksi yang kuat dan tahan lama. Dengan menggunakan material yang sesuai dan desain yang sudah diuji, pembangunan dilakukan secara terstruktur dan merata di titik-titik kritis.
Selain mencegah abrasi, tanggul laut juga memberikan manfaat tambahan dalam mengurangi potensi banjir rob yang sering terjadi akibat naiknya muka air laut. Kawasan yang sebelumnya tergenang saat air pasang kini mulai terlindungi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung lebih lancar. Para petani dan nelayan tidak lagi harus mengalami kerugian besar karena air laut yang merusak hasil panen atau peralatan mereka.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang masih dalam tahap kajian, menunjukkan sikap kehati-hatian yang layak diapresiasi. Di tengah urgensi penanganan rob dan abrasi di wilayah pesisir, khususnya pantai utara Jawa, pendekatan berbasis kajian mendalam menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa proyek besar seperti GSW tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi.
GSW bukanlah proyek kecil. Ini adalah megaproyek yang akan berdampak besar bagi tata ruang, ekosistem pesisir, dan jutaan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Maka wajar jika pemerintah, melalui koordinasi kementerian terkait, tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan final. Dengan tantangan perubahan iklim, naiknya muka air laut, dan kerusakan lingkungan pesisir yang semakin kompleks, pendekatan yang ilmiah dan komprehensif memang harus dikedepankan.
Proses pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan lingkungan. Masyarakat yang terdampak diberikan sosialisasi dan dilibatkan dalam tahap awal agar proses berlangsung lebih transparan. Selain itu, pemeliharaan tanggul akan dilakukan secara berkala agar fungsinya tetap maksimal dalam jangka panjang. Pemerintah juga terus memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan agar bisa disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk memperpanjang pembangunan GSW dari 10 km menjadi 20 km merupakan sinyal kuat bahwa sinergi antara pusat dan daerah mulai mengarah ke jalur yang tepat dalam penanganan krisis pesisir. Dengan menyasar kawasan rawan seperti Demak hingga Jepara, perluasan ini patut dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir utara Jawa.
Abrasi dan rob sudah menjadi ancaman permanen di wilayah tersebut. Setiap tahun, gelombang air laut tidak hanya menggerus garis pantai, tetapi juga merusak lahan produktif, mengganggu aktivitas ekonomi warga, dan memperburuk kondisi sosial. Dalam situasi seperti ini, pendekatan parsial dan sementara jelas tidak cukup. Perlu solusi berskala besar yang dirancang berdasarkan data, kajian akademik, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Maka dukungan penuh dari Pemprov Jawa Tengah terhadap pembangunan tanggul laut sepanjang 20 km sangatlah tepat dan logis.
Harapan besar disematkan pada program ini sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap wilayah pesisir utara Jawa. Pembangunan tanggul laut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang hidup masyarakat pesisir sekaligus melestarikan ekosistem pantai. Dengan kerja sama semua pihak dan dukungan berkelanjutan, abrasi yang selama ini menjadi ancaman bisa ditekan dan masa depan kawasan pantai utara Jawa dapat lebih terjamin.
)* Penulis merupakan Peneliti Ekonomi dan Pembangunan
