*) Oleh : David Antoni
Pemerintah terus mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemegang konsesi, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September 2026 masih menjadi periode kritis karhutla karena pengaruh El Niño yang sangat kuat dan kondisi atmosfer yang relatif kering.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemantauan titik panas, patroli, serta deteksi dini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi hingga tahap pemulihan setelah api berhasil dikendalikan. Menurut dia, personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi juga digerakkan pada fase pencegahan dan deteksi dini. Pendekatan tersebut penting karena api pada lahan gambut, misalnya, dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga sulit terlihat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan.
Operasi di lapangan juga dilakukan dengan menggabungkan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Di Sumatera Selatan, pemerintah mengerahkan ribuan personel serta sejumlah helikopter untuk mempercepat penanganan titik api. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan operasi berjalan sesuai kondisi lapangan. Selain pemadaman, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan untuk mencegah bara api kembali menyala. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan karena api yang terlihat padam belum tentu sepenuhnya berhenti, terutama pada wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.
Kepala BNPB, Suharyanto juga menegaskan bahwa koordinasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karhutla. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pemantauan dan informasi cuaca, pengerahan personel, pemadaman, pengawasan wilayah, hingga penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan dalam pengendalian kebakaran di wilayah konsesinya. Dengan pola tersebut, penanganan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, tetapi menggabungkan seluruh sumber daya yang tersedia di daerah rawan kebakaran.
Dari sisi cuaca, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi September 2026 masih perlu diwaspadai karena cuaca kering, pengaruh El Niño, dan tingginya jumlah hotspot dapat meningkatkan risiko karhutla. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 7–16 September 2026, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi banyak ditemukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan. Kondisi atmosfer yang kering dapat membuat kebakaran lebih mudah berkembang dan asap berpotensi menyebar lebih luas. Karena itu, informasi cuaca dan peringatan dini menjadi bagian penting untuk menentukan lokasi patroli, kesiapan personel, serta strategi pemadaman.
Ancaman karhutla juga terlihat dari laporan BNPB mengenai kejadian kebakaran di sejumlah daerah pada pertengahan September. Di Majene, Sulawesi Barat, petugas gabungan dari BPBD, dinas terkait, TNI, Polri dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran dalam waktu relatif singkat. Hal serupa dilakukan di Luwu, Sulawesi Selatan, sementara di Nabire, Papua Tengah, tim gabungan menghadapi kebakaran pada lahan gambut dengan luas terdampak mencapai 172 hektare. Perbedaan karakter wilayah tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman tidak dapat disamakan. Kondisi medan, jenis lahan, angin, akses menuju lokasi, dan ketersediaan air menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh petugas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago dalam peninjauan operasi karhutla di Sumatera Selatan menekankan pentingnya memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mendorong pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada memadamkan api, tetapi juga mengurangi kemungkinan kebakaran berulang. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran penting dengan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada petugas.
Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah perlu memastikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas warga ikut ditangani secara cepat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan aparat di lapangan diperlukan untuk memantau kualitas udara, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menyiapkan layanan kesehatan apabila terjadi peningkatan keluhan akibat paparan asap.
Mobilisasi seluruh kekuatan negara dalam menghadapi karhutla pada akhirnya perlu dipandang sebagai upaya bersama untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Kecepatan laporan dari masyarakat, ketepatan informasi hotspot, kesiapan personel, dukungan peralatan, pemadaman darat dan udara, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu sistem yang terhubung. Selama kondisi kering masih berlangsung, kewaspadaan tidak dapat diturunkan meskipun sejumlah titik api telah berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu mempertahankan patroli dan pemantauan secara konsisten agar setiap kemunculan api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial
