Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah kembali memperluas program Sekolah Rakyat dengan menambah lebih dari 32 ribu siswa baru yang akan mulai masuk pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara semakin serius membangun jalur pendidikan alternatif bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah peserta didik, tetapi juga menghadirkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Di tengah tantangan pendidikan nasional yang masih diwarnai ketimpangan sosial dan ekonomi, program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2026 dengan target lebih dari 32 ribu siswa tambahan. Dengan penambahan tersebut, total siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini diproyeksikan melampaui 46 ribu peserta didik.
Menurut Gus Ipul, pemerintah juga menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 500 ribu siswa pada tahun 2030. Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan hingga ke berbagai daerah.
Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai penting karena masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi berbagai kendala untuk mengakses pendidikan. Keterbatasan biaya sekolah, sulitnya transportasi, kondisi lingkungan sosial, hingga tekanan ekonomi keluarga sering menjadi faktor yang membuat anak rentan putus sekolah. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut hadir melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di sini Sekolah Rakyat memiliki peran strategis. Program ini tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga mencoba membangun lingkungan pendidikan yang lebih ramah bagi kelompok rentan. Pemerintah mulai mendorong pendekatan pendidikan yang lebih adaptif dengan memperhatikan kondisi sosial dan psikologis peserta didik, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.
Ekspansi Sekolah Rakyat juga memperlihatkan perubahan cara pandang pemerintah terhadap pendidikan inklusif. Selama ini, konsep pendidikan merata sering kali hanya dipahami sebatas ketersediaan sekolah. Padahal, banyak anak yang secara administratif terdaftar sebagai siswa, tetapi belum memperoleh akses pendidikan yang benar-benar berkualitas. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah mencoba menghadirkan pendidikan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan memberi peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk berkembang.
Jika dijalankan secara konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang mobilitas sosial baru bagi masyarakat. Anak-anak yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan layak, meningkatkan keterampilan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendidikan yang tepat dapat membuka peluang kerja, meningkatkan taraf hidup keluarga, serta membantu menciptakan generasi muda yang lebih mandiri dan kompetitif.
Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas pendukung program ini. Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini terdapat 93 titik pembangunan Sekolah Rakyat yang sebagian besar ditargetkan selesai pada Juli 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan sarana pendidikan sebelum penerimaan siswa baru dimulai.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya menjaga kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan mengajar sekaligus kepedulian sosial yang tinggi. Guru tidak hanya diharapkan mampu menyampaikan materi akademik, tetapi juga menjadi pendamping yang dapat membangun motivasi, rasa percaya diri, serta semangat belajar siswa. Pendekatan seperti ini dinilai penting karena banyak peserta didik berasal dari keluarga yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah juga terus mendorong integrasi antara program pendidikan dan perlindungan sosial. Banyak anak putus sekolah bukan semata karena tidak adanya fasilitas pendidikan, tetapi juga akibat tekanan ekonomi keluarga. Karena itu, dukungan gizi, kesehatan, dan bantuan sosial dinilai penting agar anak-anak dapat belajar secara optimal dan memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik.
Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat dinilai sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga tentang menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan pendidikan yang lebih merata dan inklusif, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka.
Penambahan 32 ribu siswa baru menjadi langkah positif dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari semakin banyak anak yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang mereka peroleh.
Dengan menjaga kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan program, Sekolah Rakyat memiliki peluang besar menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
