Oleh: Saifuddin Yusuf *)
Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan retreat kepala daerah gelombang kedua pada 22 – 26 Juni 2025 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang sebelumnya telah diselenggarakan, dengan fokus utama memperkuat sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, retreat kali ini secara khusus melibatkan wakil kepala daerah sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kepemimpinan di daerah agar lebih solid dan efektif dalam mendukung program-program nasional.
Kementerian Dalam Negeri telah menaruh perhatian serius terhadap relasi antara kepala daerah dan wakilnya. Dari berbagai evaluasi dan laporan, ditemukan bahwa tidak semua pasangan kepala daerah mampu menjalin kolaborasi optimal. Sebagian mengalami hambatan komunikasi, perbedaan visi, atau bahkan ketegangan personal yang berpengaruh pada efektivitas pemerintahan.
Pelibatan wakil kepala daerah secara penuh sejak awal kegiatan dirancang sebagai bentuk intervensi positif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa momen seperti ini penting sebagai ruang dialog, rekonsiliasi, dan penyamaan arah di antara para pemimpin daerah. Retreat tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian materi teknis pemerintahan, tetapi juga wadah pembentukan pemahaman bersama tentang nilai-nilai pengabdian, integritas, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dengan duduk bersama dalam suasana nonformal namun intensif, para kepala daerah dan wakilnya diharapkan mampu mengurai benang kusut relasi dan membangun fondasi kerja sama yang lebih kuat.
IPDN Jatinangor dipilih sebagai lokasi pelaksanaan bukan tanpa pertimbangan. Kampus ini menyimpan simbol dan makna kuat tentang pelayanan publik dan semangat pengabdian. Dengan latar keberagaman praja dari seluruh penjuru Nusantara, kampus IPDN mewakili nilai persatuan, pluralitas, dan kesetiaan terhadap cita-cita negara. Penempatan kepala daerah di lingkungan seperti ini memberi ruang refleksi yang kaya, sekaligus pengingat bahwa tugas pemimpin daerah adalah menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Kehadiran para kepala daerah di IPDN menjadi momentum yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam membumikan nilai-nilai pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan daerah.
Sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retreat gelombang kedua ini. Berasal dari beragam latar wilayah dan kondisi sosial-politik yang berbeda, namun disatukan oleh satu tujuan, yaitu memperkuat sinergi dan mempercepat realisasi program nasional di tingkat lokal. Kehadiran kepala daerah dan wakilnya secara bersama sejak awal kegiatan menunjukkan keseriusan Kemendagri dalam menciptakan ruang interaksi yang setara dan inklusif. Dengan mengikuti materi secara bersamaan, setiap peserta dapat menyerap substansi pembekalan secara utuh tanpa ada kesenjangan peran ataupun informasi. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tidak hanya dimaknai sebagai perintah dari atas, tetapi sebagai hasil kesepahaman dan dukungan kolektif para pemimpin di daerah.
Materi yang disampaikan dalam retreat mencakup tema-tema strategis seperti pemberantasan korupsi, penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap Asta Cita hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak sekadar memberikan arahan teknis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat. Pesan penting yang ingin ditegaskan adalah bahwa kepala daerah tidak bekerja dalam ruang hampa. Pemimpin daerah merupakan bagian dari orkestrasi besar yang harus berpadu dalam satu irama demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.
Retreat ini juga menjadi media untuk menyelaraskan persepsi para kepala daerah terhadap program-program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan memahami visi besar yang digagas oleh pemerintah pusat, kepala daerah akan memiliki pijakan yang sama dalam merancang dan mengimplementasikan program kerja di daerah masing-masing. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak berjalan secara terpisah-pisah, melainkan saling menopang antara pusat dan daerah. Dalam konteks sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam membangun model kepemimpinan yang kolektif, inklusif, dan solid. Retreat kepala daerah bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kehadiran para kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan juga menjadi bentuk afirmasi bahwa tidak ada ruang bagi ego sektoral dalam pemerintahan. Setiap pemimpin daerah harus mampu bekerja sebagai satu tim, saling mengisi, dan berbagi tanggung jawab.
Kegiatan ini juga menegaskan bahwa keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya bukanlah hal yang sekadar diharapkan, tetapi sesuatu yang harus dirancang, dibina, dan dipastikan keberlangsungannya. Retreat menjadi satu dari sekian bentuk intervensi positif pemerintah pusat dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pemerintahan modern yang penuh tantangan, kemampuan untuk bersinergi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Dan dalam kerangka itulah, retreat kepala daerah gelombang kedua ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi kepemimpinan lokal yang kokoh dan harmonis.
*) Pengamat Politik
