Oleh: Alexander Royce*)
Menjelang genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, ukuran kepuasan publik kembali menjadi perhatian. Survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang digelar 14–20 September 2026 mencatat 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo. Tingkat kepercayaan kepada Presiden juga tercatat 82,1 persen. Survei melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menjelaskan bahwa kepuasan tersebut berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap ketegasan, keberanian, stabilitas politik, diplomasi, serta kecepatan pemerintah mengeksekusi program yang dinilai menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam survei yang sama, 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pelaksanaan program pemerintah. Sebanyak 80,3 persen juga menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi Prabowo, terutama ketika agenda penguatan ekonomi dibawa dalam berbagai kunjungan luar negeri. Temuan itu menunjukkan bahwa evaluasi publik tidak hanya bertumpu pada figur kepemimpinan, tetapi juga pada arah kebijakan yang dianggap terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, Andri sekaligus mencatat adanya pekerjaan rumah yang tidak kecil di sektor ekonomi. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi berada pada 50,8 persen, sementara 50,7 persen responden kurang puas terhadap penanganan kesulitan mencari pekerjaan dan 54,8 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok. Catatan ini penting karena tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kuat apabila diterjemahkan menjadi perbaikan daya beli, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. INES juga mencatat kepuasan terhadap kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencapai 78,7 persen, sedangkan penanganan kemiskinan berada pada 68,2 persen.
Temuan INES tersebut melengkapi survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada semester pertama 2026 yang mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 81,5 persen. Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengaitkan angka itu dengan persepsi publik atas komitmen pemerintah memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan. Dalam survei IDM, Sekolah Rakyat memperoleh persetujuan 85,6 persen, bantuan sosial 81,2 persen, MBG 68,4 persen, dan Koperasi Desa Merah Putih 53,5 persen.
Perbedaan angka antara INES, IDM, dan survei Arus Survei Indonesia yang pada September mencatat 57,6 persen kepuasan menunjukkan bahwa survei publik perlu dibaca bersama metodologi, waktu pengambilan data, dan pertanyaan yang digunakan. Perbedaan tersebut tidak otomatis berarti salah satu survei tidak valid, tetapi memperlihatkan bahwa opini publik bersifat dinamis dan dipengaruhi konteks. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup berhenti pada angka approval rating, melainkan juga perlu dilihat dari capaian program dan pengalaman masyarakat.
Di titik inilah perkembangan program pemerintah sepanjang September 2026 menjadi relevan. Badan Gizi Nasional melaporkan realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia hingga 16 September. Pada 31 Agustus, program tersebut tercatat menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga melakukan pemutakhiran sasaran dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima agar pelaksanaan semakin tepat sasaran, aman, dan akuntabel.
Sektor pendidikan juga memperlihatkan arah kebijakan yang semakin luas. Pada 23 September, Prabowo menginstruksikan agar skema pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri disiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Sementara itu, Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekaligus menjadi instrumen pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi.
Di sisi penciptaan kerja, pemerintah juga menempatkan investasi sebagai instrumen untuk menghubungkan pertumbuhan dengan pendapatan rumah tangga. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan disebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Data ini menjadi penting karena lapangan kerja justru muncul sebagai salah satu titik yang masih dikeluhkan dalam survei INES.
Di bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah pada 23 September menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Regulasi tersebut menjadi dasar percepatan operasional koperasi sebagai saluran distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis. Langkah ini memperlihatkan bahwa agenda pemerintahan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan makro, tetapi juga pada pembentukan infrastruktur ekonomi yang lebih dekat dengan desa.
Dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan konsolidasi berbagai program prioritas yang mulai dirasakan masyarakat. Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan kebijakan, sekaligus memperbaiki sejumlah tantangan yang masih ada. Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan ketepatan sasaran menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat semakin kuat serta manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
