Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*)
Program swasembada pangan yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa. Melalui pendekatan yang menyeluruh, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan yang diambil memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani sebagai ujung tombak produksi pangan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur air yang memadai. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan harga gabah, kelancaran distribusi pupuk, dan perbaikan jalan produksi menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan dapat langsung meningkatkan pendapatan petani dan mendorong tercapainya target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.
Bendungan Sermo di Kulon Progo disebut sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian melalui optimalisasi aliran sungai. Selain itu, pembangunan Bendungan Cijurey di Bogor juga terus dipercepat, dengan progres fisik yang sudah melampaui 30 persen. Bendungan tersebut dirancang untuk mengairi ribuan hektar lahan pertanian, meningkatkan indeks pertanaman, mengurangi risiko banjir, menyediakan air baku, dan bahkan menghasilkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro.
Kemudian dukungan terhadap swasembada pangan juga mengalir dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah kini membawa semangat baru untuk menggerakkan sektor pertanian. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan benih padi dan jagung untuk lahan seluas 60 ribu hektar di Bone. Langkah ini bertujuan agar daerah tersebut mampu menjadi salah satu pusat produksi pangan nasional yang strategis.
Selain memperkuat infrastruktur dan menyalurkan bantuan, pemerintah juga menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar penting dalam upaya swasembada pangan. Komisi Informasi Pusat bersama organisasi wanita tani mendorong agar akses informasi di bidang pertanian terbuka seluas-luasnya untuk seluruh petani. Informasi yang akurat dan merata dinilai mampu membantu petani menentukan varietas benih yang tepat, memilih waktu tanam yang sesuai, serta mengantisipasi fluktuasi harga pasar.
Pemerintah juga telah membuka berbagai kanal komunikasi publik yang memuat kebijakan dan program terkini. Langkah ini memungkinkan informasi tersampaikan secara cepat dan merata hingga ke tingkat desa, sehingga petani dapat segera menyesuaikan strategi tanam dan pengelolaan lahannya. Upaya ini diharapkan menciptakan petani yang lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah mencerminkan sinergi antara pembangunan fisik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyediaan informasi. Infrastruktur pendukung juga menjadi penopang utama dalam menjaga ketersediaan air dan kelancaran distribusi hasil pertanian. Sementara itu, bantuan benih dan sarana produksi yang diberikan secara langsung ke daerah-daerah strategis memastikan bahwa peningkatan produksi dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Keterbukaan informasi menjadi perekat yang menghubungkan seluruh elemen ini, memastikan setiap kebijakan dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh petani di lapangan.
Dampak positif dari program ini mulai terlihat di berbagai daerah. Produksi pertanian mengalami peningkatan signifikan, harga gabah tetap stabil, dan distribusi hasil pertanian semakin lancar berkat perbaikan infrastruktur. Petani mulai merasakan manfaat dari dukungan pemerintah, baik berupa kemudahan mendapatkan pupuk maupun tersedianya irigasi yang memadai. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program swasembada pangan bukan hanya wacana, melainkan langkah konkret yang dijalankan secara konsisten.
Ke depan, pemerintah menargetkan agar kemandirian pangan tidak hanya tercapai di tingkat nasional, tetapi juga di setiap provinsi dan kabupaten. Setiap daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus menyumbang surplus untuk kebutuhan nasional. Target ini menuntut kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan produksi pangan yang berkelanjutan.
Swasembada pangan adalah kunci kedaulatan bangsa, keberhasilan program ini akan memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau. Dengan infrastruktur yang kokoh, sinergi yang solid antara pusat dan daerah, serta keterbukaan informasi yang luas, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai kemandirian pangan yang sesungguhnya.
Keberhasilan ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari peningkatan pendapatan petani, terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian, hingga penguatan industri pengolahan hasil tani di berbagai daerah. Dengan demikian, swasembada pangan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian nasional yang inklusif.
Masyarakat diharapkan terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Partisipasi aktif, semangat gotong royong, dan kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari kebangkitan pangan nasional akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan cita-cita ini. Bersama, Indonesia dapat membangun kedaulatan pangan demi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa.
)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
