Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah menjadikan program listrik desa sebagai salah satu prioritas utama dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Komitmen ini tercermin dari perintah langsung Presiden kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat elektrifikasi desa di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam pernyataannya awal tahun ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak menikmati akses energi, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan hal itu terjadi tanpa kecuali.
Menurut data yang dirilis Kementerian ESDM, masih terdapat sekitar 5.758 desa yang belum sepenuhnya tersambung dengan jaringan listrik nasional. Jika dihitung lebih luas berdasarkan satuan dusun dan komunitas kecil, jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 titik yang belum mendapatkan layanan listrik yang layak. Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 ditargetkan akan menjangkau seluruh titik tersebut. Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp48 triliun untuk program ini, atau setara Rp9 triliun per tahun, sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan.
PLN sebagai badan usaha milik negara yang bertugas dalam penyediaan tenaga listrik ditunjuk sebagai pelaksana utama program ini. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang baru saja diluncurkan, disebutkan bahwa PLN akan membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 394 megawatt untuk mendukung program Lisdes. Selain pembangunan pembangkit, perluasan jaringan distribusi juga menjadi fokus utama. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan diesel hybrid untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses melalui jaringan listrik konvensional.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan badan usaha lokal dalam pelaksanaan proyek Lisdes. Skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP) diupayakan agar pelaksanaan proyek berjalan lebih efisien dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Bahlil Lahadalia menekankan bahwa program ini bukan hanya untuk menyediakan listrik, melainkan sebagai alat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Listrik akan membuka akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi produktif seperti pengolahan hasil pertanian dan usaha mikro.
Dampak dari pelaksanaan awal program ini mulai dirasakan oleh masyarakat. Di Desa Sukabangun, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, listrik yang kini menyala 24 jam penuh telah membawa perubahan signifikan. Sebelumnya warga hanya mengandalkan lampu pelita dan genset dengan biaya tinggi. Kini, dengan akses listrik, kegiatan belajar mengajar di malam hari bisa berjalan, usaha kecil seperti penggilingan padi dapat beroperasi lebih lama, dan anak-anak bisa mengakses informasi dari internet. Hal serupa juga terjadi di wilayah Maluku Utara, di mana pemerintah menargetkan penyambungan listrik ke 19 desa dan 1.600 pelanggan baru pada tahun 2025 saja.
Namun, pelaksanaan program Lisdes tidak lepas dari tantangan besar. Kendala geografis menjadi hambatan utama, terutama di wilayah pegunungan, hutan lebat, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia Timur. Untuk itu, pemerintah menyiapkan pendekatan berbasis wilayah, dengan peta jalan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. PLN telah menyiapkan roadmap khusus untuk menjangkau daerah-daerah ini, termasuk mengoperasikan pembangkit listrik mini dan off-grid system yang mampu melayani wilayah terpencil secara mandiri.
Selain pendekatan teknis dan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan instrumen ekonomi untuk mendukung keberlanjutan program ini. Salah satunya adalah penguatan skema subsidi energi. Meski sempat muncul wacana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan kecil selama bulan Juni dan Juli 2025, kebijakan tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Presiden Prabowo memutuskan untuk mengalihkan anggaran ke program bantuan subsidi upah (BSU) yang dinilai lebih tepat sasaran. Pemerintah menaikkan nilai BSU menjadi Rp300.000 per bulan per pekerja, sebagai bentuk dukungan daya beli masyarakat sambil tetap menjaga anggaran negara tetap efisien.
Berdasarkan laporan terakhir dari PLN, hingga akhir 2024 rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen, sedangkan rasio desa berlistrik mencapai 99,94 persen. Dengan program Lisdes 2025–2029, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik mencapai 100 persen pada akhir masa jabatan Presiden Prabowo. Ini tidak hanya akan menjadi pencapaian simbolis, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas hidup jutaan rakyat Indonesia.
Pencapaian target 100 persen elektrifikasi menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan infrastruktur dasar. Presiden menyebut bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi utama bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kementerian terkait harus memastikan program ini berjalan tepat waktu, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi.
Program Listrik Desa bukan hanya soal penyambungan kabel dan pemasangan tiang listrik. Ia adalah simbol dari kehadiran negara dalam menjangkau wilayah yang selama ini tertinggal. Ia adalah janji keadilan sosial yang diupayakan untuk ditepati. Dan yang terpenting, ia menjadi jembatan bagi jutaan rakyat Indonesia untuk bangkit, berkembang, dan sejajar dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Di tangan pemerintahan Presiden Prabowo, Listrik Desa tidak sekadar proyek teknokratis, melainkan warisan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat di garis terdepan Republik.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
