Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama dalam menjaga perlindungan ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI.
Presiden menjelaskan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional meski dunia sedang menghadapi tekanan geopolitik dan geoekonomi.
Menurutnya, strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan akan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam RAPBN 2027, angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, pemerintah merencanakan belanja negara pada APBN 2027 berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen PDB dengan defisit anggaran dijaga pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kehadiran langsung Presiden dalam menyampaikan RAPBN 2027 menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan publik dan investor terhadap arah ekonomi nasional.
“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” kata Achmad.
Ia menilai pelaku pasar saat ini tidak hanya memperhatikan angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebut penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden menjadi tradisi baru dalam pembahasan kerangka ekonomi makro di DPR.
Langkah tersebut dinilai mempertegas keseriusan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan perlindungan ekonomi rakyat.
