Oleh: Cahyo Widjaya
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa cita-cita kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pesan ini kembali ia sampaikan kepada para pengusaha, khususnya mereka yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan penekanan bahwa kesejahteraan rakyat adalah fondasi utama bagi stabilitas dan kemajuan bangsa.
Presiden melihat bahwa kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar akan menjadi sumber masalah sosial yang membahayakan semua pihak. Ia mengingatkan bahwa kehidupan bernegara tidak akan berjalan baik jika hanya sebagian kelompok yang makmur sementara banyak rakyat masih hidup dalam kesulitan. Kondisi tersebut, menurutnya, bagaikan bom waktu sosial yang dapat meledak sewaktu-waktu jika dibiarkan.
Pandangan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemajuan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat di semua lapisan. Presiden menilai, ketika rakyat sejahtera, perekonomian nasional akan bergerak lebih dinamis karena daya beli meningkat dan pasar berkembang. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah membantu yang kecil, usaha mikro, dan mereka yang tertinggal, agar dapat ikut menikmati manfaat pembangunan.
Berbagai program prioritas yang digulirkan pemerintah mencerminkan komitmen ini. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, layanan kesehatan gratis, perlindungan pekerja migran, hingga pembangunan pedesaan dan percepatan sektor pertanian. Semua program ini dirancang untuk mendorong pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi semua.
Menariknya, pemerintah juga menggarap terobosan yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satunya adalah pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap desa dengan konsep dual-use. Lahan di bawah panel surya akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan hortikultura, sehingga selain menyediakan energi bersih, program ini juga menambah sumber penghasilan bagi masyarakat desa.
Ajakan Presiden kepada dunia usaha tidak berhenti pada dukungan terhadap program-program tersebut. Ia mendorong agar pengusaha memiliki visi kebangsaan yang kuat, bekerja dalam semangat kolaborasi, dan memandang diri sebagai bagian dari upaya besar membangun Indonesia. Dalam pandangannya, pengusaha yang berjiwa patriot bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memikirkan dampak sosial dari setiap langkah bisnis yang diambil.
Dukungan terhadap gagasan ini datang dari Wakil Ketua Umum Kadin bidang kepatuhan dan etika bisnis, Haryara Tambunan, yang menyampaikan kesiapan Kadin untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan membawa manfaat besar bagi pencapaian visi dan misi Asta Cita Presiden. Menurutnya, dunia usaha harus siap bekerja sama dengan siapa pun, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari perspektif pembangunan nasional, kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci. Pemerintah memiliki kewenangan dan arah kebijakan, dunia usaha memiliki modal, jaringan, dan teknologi, sementara masyarakat memiliki kreativitas dan tenaga kerja. Jika ketiganya bergerak bersama, percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan akan menjadi lebih mungkin tercapai.
Namun, kolaborasi ini membutuhkan perubahan paradigma. Dunia usaha perlu melihat keuntungan jangka panjang yang muncul dari masyarakat yang sejahteradari pasar yang lebih luas, tenaga kerja yang lebih terampil, hingga stabilitas sosial yang lebih terjaga. Pemerintah, di sisi lain, harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendorong iklim usaha sehat dan adil, sehingga kolaborasi dapat berjalan tanpa hambatan.
Ajakan Presiden untuk bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated merupakan gagasan bahwa pembangunan adalah proyek kolektif, bukan milik satu pihak. Di tengah tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan persaingan internasional, kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada kemampuannya untuk bersatu.
Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting. Dukungan terhadap program-program pemerintah dan inisiatif dunia usaha harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif, mulai dari menjaga hasil pembangunan, memanfaatkan fasilitas publik dengan bijak, hingga mengembangkan potensi lokal. Tanpa dukungan dari akar rumput, program sebesar apa pun akan sulit memberikan dampak maksimal.
Kesadaran bahwa memajukan rakyat adalah panggilan bersama perlu terus ditanamkan. Kemajuan yang berkelanjutan hanya akan terwujud jika setiap komponen bangsa merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam konteks ini, pertemuan antara Presiden dan para pengusaha bukan sekadar acara formal, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif tersebut.
Di era saat ini, tantangan pembangunan tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral. Persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan desa membutuhkan solusi terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi seperti ini bukan hanya memungkinkan, tetapi menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Dengan semangat gotong royong yang telah lama menjadi ciri bangsa, ajakan pemerintah ini seharusnya menjadi panggilan bagi semua pihak untuk ikut bergerak. Membangun Indonesia yang adil dan makmur bukan tugas satu kelompok saja, tetapi tugas bersama. Dan ketika semua tangan terulur untuk bekerja demi kepentingan rakyat, barulah cita-cita besar bangsa dapat benar-benar diwujudkan.
Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara
