Oleh : Astrid Widia )*
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana komitmen kuat terhadap perlindungan bagi para buruh di Indonesia, salah satunya yakni dengan menghadiri secara langsung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, pada 1 Mei 2025.
Langkah tersebut menjadi sinyal yang sangat jelas bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya sama sekali tidak menempatkan isu pekerja sebagai urusan pinggiran belaka.
Sebaliknya, Presiden Prabowo justru mengangkat isu ketenagakerjaan ke pusat perhatian nasional dengan kehadiran fisiknya di tengah-tengah ribuan buruh yang berkumpul untuk merayakan solidaritas dan perjuangan kelas pekerja.
Momentum ini jelas sekali tidak hanya sekadar simbolik semata. Banyak pihak melihat kehadiran Kepala Negara sebagai bentuk nyata bagaimana keberpihakan konkret pemerintah terhadap rakyat pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai partisipasi langsung Presiden Prabowo sebagai salah satu peristiwa yang sangat bersejarah. Menurutnya, ini adalah kali kedua dalam sejarah Republik Indonesia seorang kepala negara menghadiri secara langsung peringatan May Day, setelah Presiden Soekarno melakukannya puluhan tahun silam.
Said Iqbal meyakini, kehadiran tersebut mencerminkan adanya empati yang sangat mendalam dari Presiden Prabowo terhadap bagaimana nasib para buruh di Indonesia. Ia memandang Prabowo sebagai sosok pemimpin yang sangat memahami pentingnya untuk mendengar secara langsung suara para rakyat kecil.
Keberadaan kepala negara di tengah-tengah perayaan May Day dianggap sebagai bentuk penghormatan tinggi terhadap bagaimana perjuangan kaum buruh, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
Ribuan massa buruh yang memenuhi Monas berasal dari berbagai elemen serikat pekerja yang menyuarakan enam tuntutan utama. Mulai dari penghapusan sistem outsourcing, pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani pemutusan hubungan kerja, hingga pengesahan undang-undang yang berpihak pada pekerja, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Iqbal juga menyampaikan optimisme terhadap arah pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Menurutnya, komitmen Kepala Negara dalam memperjuangkan bangsa ini untuk mampu menuju pada taraf kesejahteraan yang lebih baik atau welfare state membuka harapan baru bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa semangat May Day bukanlah untuk hura-hura, melainkan ajang konsolidasi perjuangan buruh dalam menuntut keadilan dan perlindungan hak-hak dasar pekerja.
Sementara itu, Anggota Roundtable 98 Cipayung, Haris Rusly Moti, juga menyoroti kehadiran Presiden sebagai momen penting dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia. Ia menilai kehadiran Prabowo mencerminkan keberanian politik yang langka, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Haris menilai, partisipasi langsung Presiden tidak hanya sebagai bentuk empati, tetapi juga sebagai komitmen politik terhadap perlindungan kelas pekerja.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa respons cepat pemerintah terhadap persoalan pemutusan hubungan kerja—melalui pembentukan Satgas PHK—merupakan langkah nyata untuk menjaga stabilitas industri nasional dan memastikan jaring pengaman sosial bagi para pekerja tetap terjaga.
Haris memandang keputusan untuk melibatkan serikat pekerja dalam proses kebijakan ketenagakerjaan sebagai bukti kedewasaan pemerintah dalam membangun demokrasi industrial yang partisipatif.
Menurutnya, kolaborasi ini mencerminkan kesadaran baru akan pentingnya dialog sosial antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha. Haris menekankan bahwa seluruh perayaan May Day 2025 berjalan secara damai dan terorganisir, mencerminkan kedewasaan gerakan buruh dan dukungan terhadap stabilitas nasional dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Presiden Prabowo sendiri menekankan pentingnya kerja sama semua elemen bangsa untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menyadari bahwa ketegangan geopolitik global, krisis iklim, dan ketimpangan sosial menjadi tantangan serius yang mengancam kestabilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum buruh, untuk bersatu dalam semangat persatuan nasional.
Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap usulan pembentukan Satgas PHK yang disampaikan oleh Said Iqbal. Ia secara langsung menginstruksikan para menterinya untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, akademisi, dan instansi terkait seperti BPJS.
Presiden menilai pentingnya pemetaan peluang kerja secara menyeluruh guna menampung korban PHK dan memastikan mereka tetap mendapatkan akses terhadap lapangan kerja yang layak.
Lebih jauh, Prabowo menggarisbawahi rencana investasi besar di sektor pertanian yang menurutnya bisa menyerap hingga delapan juta tenaga kerja baru. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif, di mana buruh tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional.
Perayaan May Day 2025 menjadi pengingat bahwa kehadiran fisik seorang Presiden di tengah massa buruh bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan bahwa hak-hak buruh tidak bisa dinegosiasikan, dan bahwa pekerja harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan nasional.
Dengan semangat persatuan yang diusung dalam May Day tahun ini, pemerintah dan pekerja tampaknya telah menemukan titik temu. Sebuah harapan baru terbuka: bahwa negara ini tengah bergerak menuju model pembangunan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (*)
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
