JAKARTA – Penguatan sektor pertahanan Indonesia pada 2027 diarahkan melalui peningkatan anggaran, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pembangunan sistem keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks dan berkembangnya ancaman asimetris.
Komisi I DPR RI mendukung penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran pertahanan bagi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI dalam penyusunan RAPBN mendatang. Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat modernisasi alutsista sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit.
“Pengajuan anggarannya tentu saja sesuai dengan kebutuhan Kemenhan sendiri. Kalau melihat negara-negara lain, anggaran pertahanan keamanannya sudah meningkat. Maka dari itu, di Kemenhan sendiri mungkin akan ada peningkatan terkait anggaran pertahanan dan keamanan,” ujar Sarifah.
Menurut Sarifah, selain peremajaan alutsista matra darat, laut, dan udara, perhatian juga diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana prajurit, fasilitas perumahan dinas, tunjangan operasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sistem pertahanan siber militer untuk mengantisipasi ancaman perang asimetris.
Penguatan kemampuan pertahanan juga didukung peningkatan kapasitas industri nasional. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Indonesia semakin dekat menuju kemandirian dalam pemeliharaan alutsista setelah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) berhasil melakukan perawatan kelas berat dan modernisasi pesawat Hercules C-130H milik TNI AU.
“Jadi, hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130H merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Sjafrie.
Modernisasi pesawat A-1319 mencakup penggantian center wing box, peningkatan avionik, dan structural integrity program yang ditujukan untuk meningkatkan keandalan sekaligus memperpanjang usia operasional pesawat hingga 15–20 tahun. Pekerjaan tersebut turut didukung transfer teknologi dengan Lockheed Martin serta sinergi bersama PT Dirgantara Indonesia.
Sjafrie berharap kemampuan tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung pemeliharaan alutsista udara lainnya, termasuk pesawat tempur dan pesawat intai. Pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Hercules di Kertajati, Jawa Barat.
Di sisi lain, penguatan pertahanan nasional turut mencakup keamanan ruang siber. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi adaptif, pertukaran informasi mengenai pola serangan, serta pengembangan talenta digital.
“Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman di lapangan, bukti, dan keahlian mereka agar kerangka regulasi kami tetap praktis, adaptif, dan didasarkan pada risiko nyata di lapangan,” kata Nezar.
Dengan demikian, penguatan pertahanan 2027 diarahkan melalui pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan modernisasi alutsista, kemandirian industri pertahanan, peningkatan kesiapan prajurit, serta ketahanan siber berbasis teknologi dan sumber daya manusia.
(*/rls)
