Oleh: Dhita Karuniawati )*
Keamanan yang relatif kondusif tidak boleh membuat negara dan masyarakat lengah terhadap ancaman terorisme. Justru ketika aksi teror jarang terjadi, kerja pencegahan harus terus berjalan agar potensi serangan dapat dihentikan sebelum berkembang menjadi kekerasan.
Penangkapan 12 tersangka dugaan terorisme oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di enam provinsi menjadi pengingat bahwa ancaman tersebut masih ada dan dapat bergerak secara tersembunyi. Penindakan dilakukan sejak Jumat (2/10) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah serta jaringan terorisme lainnya.
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan bahwa para tersangka memiliki peran beragam, mulai dari konsolidasi jaringan, pelatihan, penyebaran propaganda, hingga perekrutan secara langsung maupun melalui media sosial. Penyidik juga menemukan keterhubungan lintas wilayah melalui pertemuan daring yang diduga digunakan untuk indoktrinasi, konsolidasi, dan pembinaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam dinamika jaringan terorisme.
Untuk itu, kerja aparat tidak semestinya hanya dinilai dari seberapa sering penangkapan dilakukan atau berapa banyak jaringan yang dibongkar. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara mendeteksi ancaman lebih awal dan mencegahnya berubah menjadi serangan yang menimbulkan korban.
Pengamat pertahanan dan keamanan Valens Daki-Soo mengatakan situasi keamanan yang relatif aman bukan berarti ancaman terorisme telah menghilang. Menurut dia, jarangnya aksi teror justru tidak terlepas dari kerja Densus 88 yang berlangsung dalam senyap, termasuk melalui deteksi, pencegahan, penindakan, dan proses deradikalisasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan terorisme juga perlu dilihat dari kemampuan mencegah serangan sebelum terjadi, memutus proses perekrutan, dan mengurangi risiko seseorang kembali terlibat dalam jaringan kekerasan.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa keamanan bukan sekadar kondisi tanpa ledakan atau serangan. Keamanan merupakan hasil dari pekerjaan panjang yang sering tidak terlihat publik. Intelijen, pemantauan, penyidikan, penegakan hukum, pencegahan, dan deradikalisasi harus bekerja sebagai satu rangkaian untuk mempersempit ruang gerak jaringan terorisme.
Pakar komunikasi dan terorisme Universitas Tadulako, Prof Muhammad Khairil, memandang penanganan terorisme sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin dan melindungi keamanan masyarakat. Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sebelum pemahaman yang mengarah pada kekerasan berkembang menjadi tindakan melanggar hukum. Individu yang telah terpengaruh juga perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan.
Pendekatan tersebut penting karena ancaman terorisme tidak selalu bermula dari kekerasan. Prosesnya dapat berlangsung melalui penyebaran gagasan ekstrem, propaganda, pembentukan jejaring, perekrutan, indoktrinasi, hingga peningkatan kemampuan melakukan kekerasan. Jika negara baru bergerak setelah serangan terjadi, maka sebagian besar tujuan perlindungan masyarakat sudah terlambat dicapai.
Karena itu, pencegahan harus ditempatkan sebagai inti kebijakan, bukan sekadar pelengkap penindakan. Aparat perlu memiliki kemampuan deteksi dini yang kuat, tetapi langkah tersebut harus tetap dilakukan secara terukur, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum yang kuat tidak boleh dipisahkan dari perlindungan hak masyarakat dan prinsip negara hukum.
Tantangan berikutnya berada di ruang digital. Media sosial dan platform komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda, membangun hubungan lintas daerah, serta merekrut individu tanpa membutuhkan pertemuan fisik. Negara perlu memperkuat kemampuan membaca pola ancaman digital sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terpapar narasi kekerasan.
Namun, tanggung jawab pencegahan tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada aparat. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan lingkungan sosial memiliki posisi penting dalam membangun ketahanan terhadap propaganda ekstrem. Masyarakat yang kritis terhadap informasi dan memiliki ruang dialog yang sehat akan lebih sulit dimanfaatkan oleh jaringan kekerasan.
Penangkapan 12 tersangka di enam provinsi dengan demikian tidak seharusnya hanya dipandang sebagai berita penegakan hukum. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman dapat berkembang lintas wilayah dan memanfaatkan teknologi, sekaligus memperlihatkan pentingnya kerja pencegahan yang berkelanjutan. Penanganan terorisme harus mampu membaca perubahan pola ancaman sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
Ukuran keberhasilan pencegahan memang sulit terlihat karena tidak menghasilkan gambar dramatis di ruang publik. Tidak ada korban yang harus dihitung, tidak ada lokasi serangan yang menjadi pusat perhatian, dan tidak ada kepanikan yang perlu dipulihkan. Tetapi justru di situlah nilai strategis pencegahan. Setiap ancaman yang terdeteksi lebih awal berarti negara berhasil mengurangi kemungkinan masyarakat menanggung akibat yang jauh lebih besar.
Negara hadir bukan hanya ketika serangan terjadi. Negara justru paling efektif ketika mampu bekerja sebelum ancaman berubah menjadi tragedi. Dalam perang melawan terorisme, keberhasilan terbaik adalah serangan yang tidak pernah terjadi, jaringan yang berhasil diputus sebelum berkembang, dan masyarakat yang terlindungi tanpa harus terlebih dahulu menjadi korban.
Karena itu, konsistensi kerja aparat, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat perlu dijaga. Pencegahan harus terus dievaluasi agar kebijakan tidak berhenti pada respons kasus, tetapi mampu mengikuti perubahan ancaman secara cepat dan kompleks.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
