Oleh: Dimas Alfarizi Rahman
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika penegakan hukum yang ditempuh melalui mekanisme peradilan militer. Langkah ini dinilai sejumlah kalangan sebagai solusi yang tepat untuk memastikan proses hukum berjalan profesional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan institusi yang terlibat, terutama karena dugaan keterlibatan aparat militer. Pemerintah pun menunjukkan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa mengganggu independensi proses hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses penyidikan terus berjalan secara signifikan. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI telah mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menandakan adanya progres yang cukup cepat dalam mengungkap kasus yang sempat memantik perhatian luas masyarakat. Dalam proses tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dengan sangkaan pasal terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.
Meski demikian, proses hukum belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu sejumlah bukti penting. Penyidik saat ini tengah menantikan hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta keterangan dari korban sebagai saksi utama. Kedua hal ini menjadi faktor krusial dalam memperkuat konstruksi perkara sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan yang berhati-hati ini dinilai penting agar proses hukum tidak tergesa-gesa dan tetap mengedepankan akurasi serta keadilan bagi semua pihak.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Aulia Dwi Nasrullah memastikan bahwa institusinya bekerja secara maksimal dalam menangani kasus ini. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Keempat tersangka bahkan telah menjalani penahanan di fasilitas tahanan militer dengan pengamanan ketat sejak pertengahan Maret 2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada upaya untuk melindungi pelaku, melainkan justru menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjaga integritasnya.
Pengawasan dari Komnas HAM juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi. Lembaga tersebut berencana melakukan pendalaman lebih lanjut dengan meminta keterangan para tersangka serta menghadirkan ahli dari berbagai bidang. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formal hukum.
Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut menjadi bagian penting dalam proses ini. Lembaga tersebut telah memberikan perlindungan fisik kepada korban, termasuk pengamanan melekat, bantuan medis, serta pemenuhan hak-hak prosedural selama proses hukum berlangsung. Perlindungan juga diberikan kepada saksi dan keluarga korban, sehingga mereka dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia melalui ketuanya M. Risdiansyah menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mencampuri proses peradilan merupakan langkah yang tepat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penegakan hukum secara cepat dan profesional. Sikap Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak melakukan intervensi juga dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara hukum.
Menurut Risdiansyah, intervensi pemerintah dalam proses hukum justru berpotensi menimbulkan preseden buruk di masa depan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendorong pemerintah untuk melampaui kewenangannya.
Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan telah diatur dalam sistem perundang-undangan. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam menangani perkara yang melibatkan anggotanya. Dengan adanya pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK, proses ini tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya tersebut terlihat dari meningkatnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, percepatan penanganan kasus strategis, hingga penguatan peran lembaga pengawas yang semakin aktif dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kasus tertentu, tetapi juga terus membangun sistem yang lebih kuat dan berkeadilan.
Dengan demikian, penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melalui pengadilan militer dapat dipandang sebagai langkah yang solutif selama dijalankan secara transparan dan akuntabel. Semua pihak diharapkan dapat memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa tekanan, serta mendukung upaya penegakan hukum yang adil. Pada akhirnya, keadilan hanya dapat terwujud apabila setiap elemen bangsa menghormati hukum dan bersama-sama menjaga integritas sistem peradilan yang menjadi fondasi negara hukum.
*) Analis Kebijakan Keamanan dan Peradilan
