Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaksanaan pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya gaji hingga Rp10 juta bagi peserta pelatihan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menegaskan bahwa dana yang diterima peserta bukanlah gaji, melainkan uang saku yang berasal dari anggaran penyelenggaraan pendidikan.
“Berkaitan dengan informasi bahwa selama pendidikan ini mendapatkan gaji, itu tidak. Yang ada adalah mekanisme pendidikan ini, salah satunya dari pos penyelenggaraan pendidikan, yang paling besar di antaranya adalah uang saku,” ujar Ketut.
Ia menjelaskan setiap peserta memperoleh uang saku sebesar Rp1 juta per bulan. Karena pelatihan berlangsung selama satu setengah bulan, peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan menerima total Rp1,5 juta.
“Diterima oleh setiap orang satu bulan sebesar Rp1 juta. Pendidikannya satu setengah bulan. Bagi yang full melaksanakan pendidikan, dia menerima masing-masing Rp1,5 juta per orang,” jelasnya.
Ketut menambahkan, pada tahap pertama pelatihan dialokasikan sebanyak 35.476 peserta yang terdiri atas 30.000 calon manajer KDKMP serta 5.476 calon pengelola KNMP beserta staf operasionalnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.785 peserta berhasil menyelesaikan pendidikan hingga akhir, sementara sebagian kecil lainnya tidak dapat melanjutkan karena alasan kesehatan maupun memilih kembali menjalankan profesi sebelumnya.
Pelatihan tersebut dirancang untuk membekali para calon pengelola dengan kompetensi manajerial, tata kelola kelembagaan, kepemimpinan, serta kemampuan membangun jejaring usaha. Bekal tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan koperasi yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga Koperasi Merah Putih dapat berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada penutupan pelatihan, Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme para lulusan dalam menjalankan tugas pengabdian di tengah masyarakat.
“Lulusan SPPI diharapkan menjadi penggerak pembangunan yang berintegritas, adaptif, dan profesional. Kalian harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat,” tegas Tri Budi.
Penegasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh proses pelatihan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola Koperasi Merah Putih secara profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
