Oleh: Fajar Mahardika
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi langkah jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perencanaan pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan pengawasan yang kuat di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga lurah, memiliki kewenangan untuk turut mengawasi operasional dapur MBG agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa para kepala daerah dapat melakukan pemantauan langsung terhadap dapur MBG yang berada di wilayah masing-masing. Pengawasan ini meliputi kesiapan fasilitas dapur, kebersihan lingkungan, hingga kesesuaian menu makanan dengan anggaran serta standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Nanik S. Deyang, keterlibatan kepala daerah sangat penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat dan situasi di lapangan. Dengan turun langsung memeriksa dapur MBG, kepala daerah dapat memastikan bahwa program berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga mendorong agar kepala daerah memanfaatkan berbagai kegiatan di daerah, termasuk agenda kunjungan kerja atau kegiatan sosial keagamaan, untuk sekaligus meninjau pelaksanaan program tersebut.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG memiliki dasar hukum yang jelas melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi bagian dari tim koordinasi sehingga pemerintah daerah secara struktural berada dalam jalur yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam pengawasan.
Dengan adanya dasar kebijakan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat hingga lurah, memiliki ruang untuk memastikan bahwa dapur MBG beroperasi sesuai ketentuan. Sistem pengawasan berlapis ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program di seluruh daerah.
Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pelibatan berbagai tingkatan pemerintahan merupakan langkah strategis mengingat jumlah dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sangat banyak. Tanpa dukungan pemerintah daerah, pengawasan akan sulit dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas program.
Selain memeriksa kesesuaian menu makanan bagi para penerima manfaat, kepala daerah juga diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dapur. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keberadaan dapur MBG sempat memicu penolakan masyarakat karena dibangun di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat. Dengan turun langsung ke lapangan, kepala daerah dapat memahami kondisi yang sebenarnya sekaligus mencari solusi agar operasional dapur tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial.
Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah potensi masalah serius seperti keracunan makanan akibat standar dapur yang buruk. Jika ditemukan dapur dengan kondisi yang sangat tidak layak, kepala daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk menutup dapur tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas program MBG agar tetap aman bagi masyarakat.
Di tingkat daerah, komitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG juga disampaikan oleh Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan. Ia menilai program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun menurutnya, pelaksanaan program tetap harus dikawal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
dr. Robby Hernawan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan upaya untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Pengawasan yang konsisten dinilai menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh Ketua Satgas MBG Kota Salatiga Nina Agustin yang menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di setiap dapur MBG yang ada di wilayah Salatiga. Pengawasan ini bertujuan memastikan kualitas makanan tetap terjaga serta pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat melalui berbagai forum rapat koordinasi. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai target nasional.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian dalam pembangunan nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada keterlibatan aktif pemerintah daerah serta dukungan masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dan koordinasi yang baik, program MBG diharapkan dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan memperkuat masa depan bangsa.
