Oleh : Ricky Rinaldi
Isu tambang nikel di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat terus menjadi sorotan tajam dari publik nasional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan tegas dan terbuka, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar luas melalui media sosial. Kawasan Raja Ampat yang telah diakui sebagai Geopark Global UNESCO pada tahun 2023 merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang sangat dilindungi karena nilai ekologisnya yang tinggi. Pemerintah telah menetapkan kawasan ini sebagai bagian dari konservasi nasional dan menjadikannya prioritas dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang terbukti melanggar ketentuan hukum dan melakukan aktivitas di dalam kawasan geopark tanpa memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
Pencabutan izin tersebut menjadi bukti konkret bahwa negara tidak membiarkan aktivitas pertambangan ilegal berlangsung di kawasan konservasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa satu-satunya aktivitas tambang yang masih berlangsung di Pulau Gag dilakukan oleh perusahaan milik negara, yaitu PT Gag Nikel, dan berada di luar wilayah geopark. Operasional perusahaan tersebut telah melalui proses perizinan sesuai regulasi yang berlaku dan berada dalam pengawasan ketat. Langkah ini memperlihatkan komitmen pemerintah untuk tetap menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diimbau untuk bersikap kritis dan bijak dalam menyikapi isu ini. Pemerintah memahami kekhawatiran publik, namun menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi resmi dari kementerian terkait agar tidak terjebak dalam opini sepihak yang belum tentu akurat.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, turut memberikan pernyataan bahwa masyarakat hendaknya tidak langsung percaya pada narasi-narasi yang berkembang liar di media sosial, apalagi jika bersumber dari pihak luar negeri yang tidak memiliki kepentingan objektif terhadap situasi di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa banyak informasi yang beredar bersifat emosional dan tidak dilengkapi dengan bukti valid. Eddy menilai bahwa jika memang ada pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, maka langkah pemerintah untuk mencabut izin perusahaan yang melanggar sudah tepat dan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan kawasan konservasi. Ia juga menyampaikan bahwa sektor pertambangan memang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, namun kegiatan tambang yang melanggar hukum dan membahayakan kelestarian alam tidak dapat dibenarkan. Eddy mendorong masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dan tidak ikut menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan oleh Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna. Ia menyampaikan bahwa tuduhan terhadap pejabat publik dalam kasus tambang Raja Ampat tidak berdasar dan bersifat tendensius. Menurutnya, pemerintah sudah bertindak rasional dan proporsional dalam menyikapi polemik ini. Ia menekankan bahwa pencabutan izin terhadap empat perusahaan tambang yang terbukti melanggar aturan merupakan keputusan yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelestarian lingkungan. Prof. Henry juga menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat dalam membedakan antara aktivitas tambang yang legal dan ilegal, serta dalam menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga suasana kondusif dan tidak terpancing oleh narasi-narasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proses investigasi terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat sedang dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tim dari dua kementerian tersebut sedang memverifikasi data di lapangan terkait dugaan pelanggaran administratif maupun potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku, termasuk mencabut izin usaha dan mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi yang telah diakui dunia internasional.
Sementara itu, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan bersifat seimbang dan tidak ekstrem. Pemerintah tidak serta-merta menghapus semua aktivitas ekonomi, tetapi memastikan bahwa semua kegiatan usaha di kawasan tersebut harus tunduk pada aturan hukum, memiliki dokumen perizinan lengkap, dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada narasi-narasi emosional yang berkembang di media sosial. Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah juga mengajak tokoh masyarakat, media massa, akademisi, dan organisasi sipil untuk turut serta menciptakan ruang informasi yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab. Hanya dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pelestarian kawasan Raja Ampat sebagai salah satu aset lingkungan terbesar Indonesia dapat terwujud.
Isu tambang di Raja Ampat memberikan pelajaran penting bagi semua pihak bahwa dalam menghadapi persoalan lingkungan dan ekonomi, dibutuhkan kehati-hatian, keterbukaan, serta komitmen yang kuat terhadap hukum dan data. Pemerintah telah menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap lingkungan bukan hanya sekadar retorika, melainkan dibuktikan melalui pencabutan izin, pengawasan ketat, dan langkah-langkah konkret lainnya. Kini, tugas bersama adalah menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan bahwa narasi publik tidak digiring oleh hoaks ataupun kepentingan tertentu yang ingin memecah belah masyarakat. Raja Ampat harus tetap menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia, sebagai simbol dari pengelolaan sumber daya alam yang adil, bijak, dan berkelanjutan.
*) Pengamat Isu Strategis
