Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif dan menjadikan aspirasi publik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik,” kata Menteri Nusron.
Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa, pemerintah menyambut hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tutur Nusron.
Menurutnya, pejabat publik harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum.
Lebih lanjut, dalam semangat Bulan Pancasila, pemerintah mendorong budaya dialog, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” ungkap Nusron.
Melalui pendekatan ini, aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai wadah evaluasi penting yang berharga bagi pemerintah.
Pemerintah memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam demonstrasi tersebut akan dikaji secara mendalam guna menyempurnaan berbagai regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan masyarakat luas. [-RWA]
