Jakarta – Pemerintah memperkuat pengelolaan tata air di lahan gambut sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi diarahkan meningkatkan upaya pembasahan gambut dan kesiapsiagaan di wilayah operasional masing-masing.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan, kondisi gambut yang tetap basah menjadi faktor penting untuk mengurangi potensi munculnya titik api. Karena itu, perusahaan diminta menjalankan mitigasi secara konsisten, terutama melalui pengaturan dan pemulihan tata air.
“Kita ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara, khususnya melalui skenario pembasahan (rewetting system) di lahan gambut,” tegas Jumhur.
Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari peninjauan Jumhur ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan itu, ia melihat penerapan metode pengelolaan aliran air serta infrastruktur pembasahan kembali gambut yang menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan hidrologi.
Hasil evaluasi kemudian dibahas bersama lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi di Jakarta. KLH/BPLH meminta pelaku usaha memperkuat cadangan air, membangun sekat kanal dan embung, meningkatkan infrastruktur rewetting, serta memperkuat koordinasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.
Dari sisi infrastruktur, pada areal gambut sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan telah dibangun 34.989 unit sekat kanal. Sementara itu, kawasan masyarakat, hutan, dan wilayah penyangga memiliki 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan yang masih diidentifikasi mencapai sekitar 17.394 unit.
Upaya Indonesia tersebut turut mendapat perhatian Bank Dunia. Lead Environment Specialist World Bank Franka Braun menilai langkah restorasi gambut dan pencegahan kebakaran di Indonesia menunjukkan perkembangan positif.
“Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam upaya restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran, dan kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya tersebut,” ungkap Franka.
Pengawasan juga diperkuat melalui pemantauan hidrologi gambut dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Tercatat 413 perusahaan telah menginventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan masuk pemantauan PROPER, dan 319 perusahaan memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut. Pemerintah berharap langkah terpadu ini meningkatkan kepatuhan perusahaan sekaligus memperkuat perlindungan gambut dari ancaman karhutla. (*)
