Papua Tengah – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui sinergi pembangunan ekonomi, pemberdayaan desa, dan program pemenuhan gizi. Hal ini mengemuka dalam acara Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu yang digelar pada 12 Agustus 2025 di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, serta diikuti secara daring dari Hotel Grand Tabi Jayapura (Papua), Grand Baliem Hotel Wamena (Papua Pegunungan), Hotel Halogen Merauke (Papua Selatan), Hotel Rylich Panorama Sorong (Papua Barat Daya), dan Hotel Aston Niu Manokwari (Papua Barat).
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya membangun Papua dengan semangat kebersamaan. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis untuk mengelola potensi lokal secara optimal. “Koperasi bukan sekadar wadah usaha, melainkan tempat membangun saling percaya, bekerja sama, dan memastikan manfaatnya dirasakan semua pihak. Melalui KDMP, petani dan nelayan dapat memperoleh harga terbaik bagi hasil produksinya,” ujarnya.
Budi Arie optimistis dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, KDMP di Papua Tengah akan menjadi kekuatan nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi. Penyerahan SK Badan Hukum KDMP, menurutnya, merupakan langkah awal membangun fondasi ekonomi desa yang kokoh dan mandiri.
Senada, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto menekankan bahwa membangun Papua berarti membangun Indonesia. Ia memaparkan bahwa Papua menerima alokasi dana desa sebesar Rp6,5 triliun setiap tahun, dengan Papua Tengah mendapatkan Rp1,089 triliun pada 2025. “Pesan Presiden Prabowo jelas, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Papua punya sumber daya alam dan potensi luar biasa. Tugas kita memastikan pembangunan kampung berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Yandri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja dalam semangat kolaborasi. Menurutnya, pembangunan hanya akan berhasil jika dijalankan sebagai super team yang solid, bukan kerja individual.
Di bidang kesehatan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Dadan Hindayana memaparkan perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. Saat ini, telah terbentuk 101 SPPG di wilayah Papua, dengan Papua Tengah memiliki 14 unit. “Kami menargetkan setiap kampung di Papua memiliki satu SPPG, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses makanan bergizi yang bersumber dari bahan pangan lokal. Pengelolaannya melibatkan mama-mama Papua agar manfaat ekonomi juga dirasakan langsung oleh warga,” jelasnya.
Dadan menambahkan, program ini memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar dari tingkat PAUD hingga SMK. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti ubi, pisang, ketela, dan ikan, program ini tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.
Pemerintah berharap sinergi pembangunan ekonomi, pemberdayaan desa, dan perbaikan gizi dapat mewujudkan Papua yang sejahtera, mandiri, dan menjadi kebanggaan Indonesia.
