Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah-langkah efisiensi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah agar manfaat program semakin optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa efisiensi menjadi langkah awal dalam pembenahan tata kelola MBG. Menurutnya, penghematan anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas makanan maupun target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
“Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas,” ujar Nanik di Jakarta.
Ia menjelaskan, BGN memfokuskan pembenahan pada tiga aspek utama, yakni melakukan penataan ulang (refocusing) penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, menerapkan moratorium pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar operasional dalam menghasilkan makanan bergizi. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi prioritas guna menjaga kualitas layanan.
Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia,” kata Dasco usai rapat koordinasi bersama pimpinan Badan Gizi Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Dasco, Program MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui pencegahan malnutrisi dan stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pendidikan karena membantu peserta didik belajar dalam kondisi yang lebih baik. Di sisi lain, program ini turut menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan pangan.
Sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, serta menyempurnakan tata kelola diharapkan mampu menjadikan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan tepat sasaran, pemerintah optimistis manfaat MBG akan semakin luas dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
