Oleh: Cahyo Widjaya
Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan stimulus ekonomi yang menyasar langsung masyarakat dengan tujuan menjaga daya beli, menekan inflasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui serangkaian intervensi strategis, terutama pada sektor pangan dan transportasi, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tetap bergulir, terutama saat momentum liburan sekolah berlangsung.
Dimulai dari upaya pengendalian harga dan pemeliharaan konsumsi rumah tangga, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menginisiasi program bantuan pangan berupa beras yang mulai disalurkan pada Juni 2025. Kebijakan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan alokasi masing-masing 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari strategi stimulus ekonomi yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada konsumen tetapi juga menjaga keberlangsungan pendapatan petani, dengan memastikan harga gabah tidak jatuh akibat distribusi beras bantuan yang masif.
Sarwo menjelaskan bahwa program ini dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan keberlanjutan produksi pertanian. Dalam koordinasi yang erat dengan Kementerian Pertanian, pemerintah berupaya menghindari gangguan harga di tingkat hulu agar keberlangsungan sistem pertanian nasional tidak terancam. Pemerintah, dalam hal ini, menyadari pentingnya menjaga kedua sisi, yaitu sisi konsumsi dan sisi produksi, sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa program bantuan pangan hanyalah satu bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional yang telah disiapkan. Kelima paket tersebut dirancang untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan menopang sektor industri, khususnya industri padat karya.
Ia menilai bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, menjaga daya beli masyarakat adalah kunci mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan fiskal nasional terus diarahkan agar tetap sejalan dengan standar internasional, bahkan Indonesia bersama Jepang kini memimpin inisiatif regional Asia Tenggara dalam kemitraan dengan OECD.
Kebijakan stimulus juga merambah sektor transportasi, di mana pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk program diskon tiket transportasi selama Juni hingga Juli 2025. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk mendukung mobilitas masyarakat pada masa liburan sekolah, dengan memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen bagi 2,8 juta penumpang, insentif PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi bagi 6 juta penumpang, serta diskon tiket kapal laut sebesar 50 persen bagi 0,5 juta penumpang.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa insentif ini diberikan secara merata pada semua moda transportasi untuk mendorong pergerakan masyarakat di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya membantu masyarakat berwisata, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Insentif ini diharapkan menjadi salah satu pemantik konsumsi rumah tangga selama musim liburan dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menilai bahwa pemberian insentif pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa sektor transportasi memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang merupakan kontributor utama pertumbuhan sektor informal.
Menurutnya, setiap peningkatan mobilitas masyarakat akan menciptakan efek domino terhadap peningkatan aktivitas di sektor-sektor tersebut, yang pada akhirnya membuka peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja informal.
Fithra menambahkan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mengarahkan stimulus ekonomi pada masa liburan. Momentum libur sekolah selama kuartal kedua dinilai sangat strategis dalam memantik konsumsi masyarakat.
Menurutnya, pengalaman dari semester pertama tahun lalu menunjukkan bahwa kebijakan berbasis momentum seperti ini terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga di atas lima persen. Oleh karena itu, ia optimistis bahwa dengan strategi serupa, pemerintah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi minimal di angka 4,9 persen pada kuartal kedua tahun ini.
Lebih jauh lagi, Fithra melihat bahwa stimulus yang menyasar sektor transportasi bukan hanya akan berdampak pada sektor formal seperti maskapai penerbangan atau perusahaan kereta api, tetapi juga akan memberikan efek perlindungan bagi sektor informal.
Ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat bergerak, tidak hanya tiket transportasi yang dibeli, tetapi juga jasa pemandu wisata, kuliner lokal, penginapan rakyat, hingga oleh-oleh yang dikelola pelaku UMKM akan ikut bergeliat. Dengan demikian, lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun yang telah disiapkan pemerintah dinilai mampu menciptakan dampak luas di berbagai lapisan ekonomi masyarakat.
Menurut analisis Fithra, arah kebijakan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat merupakan upaya konkret dalam menambal celah pertumbuhan yang kurang optimal pada kuartal pertama 2025, di mana capaian pertumbuhan hanya mencapai 4,87 persen.
Dengan strategi pemanfaatan stimulus pada kuartal kedua, diharapkan tren pertumbuhan bisa berbalik ke arah yang lebih positif. Ia juga menekankan pentingnya realisasi anggaran belanja negara yang tepat sasaran dan memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan pada semester kedua tahun ini.
Secara keseluruhan, kebijakan stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Baik melalui jalur pangan yang menyasar langsung rumah tangga miskin maupun melalui sektor transportasi yang mendorong perputaran uang di tengah masyarakat, seluruh strategi ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa dampak positif kebijakan bisa dirasakan secara menyeluruh.
Masyarakat pun didorong untuk memanfaatkan stimulus yang tersedia karena dampaknya tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput hingga pusat.
Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara
