Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses keuangan inklusif, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Langkah ini diambil seiring dengan upaya revitalisasi peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat dan sebagai wadah kolektif yang berlandaskan nilai gotong royong serta kebangsaan.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi lembaga ekonomi yang berpijak pada potensi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Melalui koperasi ini, pemerintah menargetkan terjadinya transformasi ekonomi desa dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah menetapkan roadmap pembentukan koperasi ini secara bertahap. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat menjadi strategi utama dalam pelaksanaan program ini.
Beberapa daerah telah memulai inisiatif pembentukan koperasi ini dengan hasil yang menjanjikan. Di wilayah-wilayah yang telah berjalan, koperasi mulai menunjukkan kinerja positif dalam hal pemberdayaan petani, peningkatan nilai jual produk lokal, dan penguatan jaringan distribusi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa bukan hanya wacana, tetapi juga solusi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sekretaris Daerah Sarolangun, Jambi, Deddy Hendry mengatakan menekankan pentingnya percepatan pendirian koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Ia menyambut baik inisiasi dari Kanwil Kemenkum Jambi dan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses pendirian Koperasi Merah Putih di wilayah Sarolangun.
“Proses penerbitan akta dan Surat Keputusan (SK) koperasi harus disederhanakan dan dipercepat agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Kami berharap ada komitmen kuat dari para notaris yang terlibat untuk turut serta menyukseskan program ini,” ujar Deddy.
Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Jambi, Kortini menyampaikan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang berlandaskan hukum.
”Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses implementasinya.” kata Kortini.
Disisi lain, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti mendorong percepatan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa di Jawa Barat.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi legacy, bukan sekadar prasasti. Ini era baru, di mana desa jadi pusat pembangunan. Jangan biarkan program ini tinggal nama tanpa hasil nyata,” tegasnya.
*
