Oleh : Rivka Mayangsari*)
Upaya memperkuat ketahanan energi nasional kini semakin diarahkan secara strategis dan terukur, dengan Papua ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pengembangan energi masa depan Indonesia. Pemerintah memandang Papua bukan hanya sebagai wilayah kaya sumber daya alam, tetapi sebagai simpul penting dalam arsitektur kemandirian energi nasional. Dengan potensi energi terbarukan dan sumber daya migas yang besar, Papua diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan energi yang tidak hanya menopang kebutuhan regional, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional secara menyeluruh.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi baru terbarukan maupun dari sektor minyak dan gas bumi. Potensi tersebut dinilai harus dikelola secara optimal, profesional, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi terpusat di wilayah barat Indonesia, melainkan diperluas secara adil hingga kawasan timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Penekanan penting dari pemerintah adalah bahwa pembangunan energi di Papua tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat langsung bagi masyarakat. Energi diposisikan sebagai fondasi kesejahteraan mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, proyek-proyek energi di Papua tidak berdiri sebagai proyek eksklusif industri, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi daerah.
Pemerintah secara aktif mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil. Selama ini, banyak daerah di Papua masih bergantung pada distribusi BBM dengan biaya logistik tinggi dan pasokan yang tidak selalu stabil. Pengembangan pembangkit berbasis surya dan hidro dinilai lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu menjangkau komunitas yang sulit diakses jaringan energi konvensional. Strategi ini sekaligus menurunkan beban subsidi dan biaya distribusi energi jangka panjang.
Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda besar swasembada energi nasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dengan memperluas basis produksi energi domestik, termasuk dari Papua, tekanan terhadap neraca perdagangan dan anggaran negara dapat ditekan secara bertahap. Artinya, pembangunan energi di Papua tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga strategis bagi stabilitas ekonomi nasional.
Selain energi surya dan air, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini menghubungkan agenda energi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah. Papua dinilai memiliki ruang dan potensi untuk mengembangkan komoditas bahan baku energi nabati yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Integrasi energi dan pangan menjadi bagian dari strategi besar kedaulatan nasional.
Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai salah satu sumber energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting dalam produksi bioetanol nasional. Target ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya menjadi lokasi proyek, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri energi bersih nasional.
Pengembangan bioetanol membuka peluang investasi baru, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja berbasis sumber daya lokal. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan industri, Papua berpotensi menjadi pusat inovasi energi nabati di kawasan timur Indonesia. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa transisi energi bukan ancaman bagi pertumbuhan, melainkan peluang untuk menciptakan basis ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Dukungan terhadap arah kebijakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang menetapkan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai kabar baik yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh PT PLN (Persero) serta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Menurutnya, Papua memiliki spektrum potensi energi yang lengkap mulai dari tenaga air, surya, hingga berbagai sumber energi baru terbarukan lainnya. Jika dimanfaatkan secara optimal, potensi tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Harapan besar juga diarahkan pada aspek implementasi. Kebijakan yang kuat di tingkat pusat perlu diterjemahkan menjadi program konkret, terukur, dan berkelanjutan di lapangan. Koordinasi lintas kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proyek tidak berhenti di tahap perencanaan. Pendekatan yang berpihak pada masyarakat daerah, menghormati kearifan lokal, dan membuka partisipasi publik akan memperkuat legitimasi program energi di Papua.
Dengan kombinasi visi nasional, dukungan regulasi, potensi sumber daya, dan keberpihakan pada energi bersih, Papua kini ditempatkan sebagai garda depan ketahanan energi Indonesia. Penguatan produksi dan pengembangan EBT di Papua bukan hanya strategi teknis, melainkan pernyataan arah pembangunan: bahwa masa depan energi Indonesia dibangun secara mandiri, merata, dan berkelanjutan dari seluruh penjuru negeri.
