Oleh: Rani Putri )*
Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kebakaran berulang.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri telah meningkatkan 92 dari 97 laporan polisi terkait karhutla ke tahap penyidikan. Penanganan perkara kini mengarah pada pemeriksaan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran. Suyudi menjelaskan bahwa identitas perusahaan yang diperiksa belum dapat diumumkan karena penyidik masih mendalami perkara dan mengumpulkan alat bukti.
Pengungkapan kasus korporasi membutuhkan proses yang cermat untuk memastikan pihak yang dimintai pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Hasil penyidikan akan menjadi dasar penetapan tersangka dan penyampaian perkembangan perkara kepada publik. Pendekatan berbasis bukti juga diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada dugaan, tetapi menghasilkan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan memperkuat penindakan melalui instrumen administratif dan pidana. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin untuk memastikan kewajiban perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran dijalankan di kawasan konsesi. Pengawasan ini menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi pelanggaran perizinan serta menentukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga periode pendataan yang disampaikan kementerian, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif dengan total areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Sebanyak 19 perusahaan dikenai pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan pada areal seluas 9.546,42 hektare. Delapan subjek hukum lainnya dikenai paksaan pemulihan terhadap lahan seluas 2.211,19 hektare, sedangkan lima subjek hukum telah mengalami pencabutan izin.
Sebaran perusahaan yang dikenai sanksi mencakup tujuh provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat mencatat sembilan perusahaan, disusul Kalimantan Tengah dengan tujuh perusahaan. Sebaran ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang menjangkau berbagai wilayah konsesi dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan setiap perkara.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menjelaskan bahwa penanganan karhutla harus mencakup penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran. Temuan indikasi pelanggaran perizinan terus dikembangkan bersama alat bukti untuk mengungkap pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan perusahaan. Pemerintah juga membuka kemungkinan menuntut ganti rugi atas kerusakan ekosistem apabila hasil pemeriksaan menunjukkan dasar pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
Penelusuran penerima manfaat atau beneficial owner menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan dugaan kejahatan lingkungan. Pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi lokasi kebakaran atau pihak yang berada di lapangan, tetapi juga perlu mengungkap hubungan pengendalian dan pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha. Dengan begitu, proses hukum dapat menjangkau pihak yang memiliki tanggung jawab berdasarkan bukti tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Dalam perkembangan penanganan pidana yang disampaikan Kementerian Kehutanan, terdapat 125 subjek hukum yang diproses terkait dugaan tindak pidana karhutla, baik korporasi maupun perorangan. Sebanyak 44 subjek hukum masih berada dalam tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya memasuki tahap penyidikan, termasuk 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi sebagai tersangka. Dua subjek hukum korporasi juga telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk proses lebih lanjut.
Penindakan hukum tersebut perlu berjalan beriringan dengan pemulihan kawasan terdampak. Kewajiban pemulihan ekosistem penting karena kerusakan akibat kebakaran dapat memengaruhi fungsi lingkungan dalam jangka panjang. Pengawasan setelah sanksi dijatuhkan juga diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dan tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pemerintah turut memperkuat strategi pemadaman dengan menghentikan perambatan api pada titik terdepan atau ujung api. Upaya ini didukung penggunaan alat berat dan rencana pembangunan sekitar 30 sumur bor di kawasan berisiko tinggi, dengan jarak antarsumur sekitar 50 meter pada area sasaran. Ketersediaan sumber air di dekat titik kebakaran diharapkan membantu petugas merespons api dengan lebih cepat.
Pemerintah juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan kelembapan dan mendukung pemadaman. Menurut Raja Juli, penyemaian awan dilakukan dengan menebarkan garam ke awan potensial, termasuk sebagai langkah antisipasi ketika suatu kabupaten belum melaporkan kebakaran. Strategi ini melengkapi upaya penanganan di lapangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki risiko kebakaran tinggi.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keseimbangan antara respons darurat dan penegakan hukum. Pemadaman bertujuan membatasi perluasan kebakaran, sedangkan penyidikan dan sanksi diarahkan untuk mengungkap pelanggaran serta memperkuat kepatuhan pemegang izin. Keduanya perlu didukung koordinasi antarlembaga dan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memantau perkembangan perkara serta pelaksanaan tanggung jawab pemerintah.
Indonesia juga memiliki komitmen regional dalam menangani pencemaran asap lintas batas melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Komitmen ini memperkuat kepentingan untuk mencegah kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, pengusutan dugaan keterlibatan korporasi perlu dilakukan secara konsisten, berdasarkan bukti, dan disertai pemulihan ekosistem.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum karhutla tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau sanksi yang dijatuhkan. Kepastian pertanggungjawaban, pelaksanaan pemulihan, dan berkurangnya kejadian kebakaran menjadi bagian penting dari hasil yang perlu dicapai. Dengan pengawasan berkelanjutan dan penindakan yang menjangkau pihak yang terbukti bertanggung jawab, perlindungan hutan dan masyarakat dapat diperkuat secara nyata.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
