Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah berjalan selama beberapa waktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga melakukan pembenahan tata kelola agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang adaptif, yakni berani mengevaluasi pelaksanaan di lapangan demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Reformasi MBG bukanlah bentuk pengurangan komitmen negara, melainkan upaya memperkuat fondasi program agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pembahasan mengenai penyesuaian anggaran MBG tahun 2027 menjadi bagian dari proses tersebut. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran diperkirakan turun menjadi sekitar Rp174 triliun dari alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun. Penyesuaian itu didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program, termasuk perhitungan kebutuhan riil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat yang akan dilayani. Menurutnya, besaran anggaran yang lebih efisien bukan berarti kualitas program dikurangi, melainkan merupakan hasil penyempurnaan perencanaan sehingga pembiayaan menjadi lebih tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa kualitas gizi yang diterima peserta didik tetap menjadi prioritas utama, sementara angka final anggaran akan diputuskan dalam pembahasan APBN 2027.
Reformasi MBG bergerak menuju tata kelola berbasis data. Program yang pada tahap awal masih menggunakan berbagai asumsi kini mulai disesuaikan berdasarkan pengalaman implementasi. Pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan jumlah dapur, kapasitas distribusi, pola konsumsi, hingga efektivitas jaringan pelayanan. Dengan demikian, efisiensi anggaran lahir dari meningkatnya kualitas perencanaan, bukan dari pengurangan manfaat bagi masyarakat.
Pendekatan seperti ini penting karena program berskala nasional memang memerlukan ruang evaluasi secara berkala. Hampir semua kebijakan publik yang besar mengalami penyesuaian setelah memasuki tahap implementasi. Justru kemampuan melakukan koreksi menjadi indikator bahwa pemerintah menjalankan prinsip tata kelola yang sehat. Alih-alih mempertahankan desain awal secara kaku, pemerintah memilih melakukan penyempurnaan berdasarkan fakta lapangan sehingga setiap kebijakan menjadi semakin presisi.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga melihat penyesuaian anggaran MBG dari perspektif keberlanjutan fiskal. Ia menilai bahwa langkah pemerintah dapat memberikan ruang yang lebih longgar bagi pengelolaan APBN, selama efisiensi tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan bukan dengan mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat. Menurutnya, keseimbangan antara belanja sosial dan kesehatan fiskal merupakan faktor penting agar program prioritas dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Yusuf juga mengingatkan bahwa efektivitas program sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap belanja menghasilkan dampak nyata. Karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan akurasi data penerima manfaat, efisiensi rantai distribusi, serta evaluasi berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Dengan tata kelola yang semakin baik, manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Langkah reformasi tersebut semakin diperkuat oleh komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam membangun sistem tata kelola yang transparan. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, baru-baru ini menyerahkan rencana aksi perbaikan tata kelola Program MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari implementasi rekomendasi pencegahan korupsi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan besar, tetapi secara proaktif membangun mekanisme pengawasan sejak dini agar seluruh proses penyelenggaraan program berlangsung secara akuntabel.
Nanik menjelaskan bahwa berbagai perbaikan dilakukan mulai dari penguatan sistem pengadaan, penyempurnaan mekanisme distribusi, peningkatan pengawasan internal, hingga penyusunan standar operasional yang lebih terukur. Menurutnya, kolaborasi dengan KPK menjadi bagian dari komitmen BGN untuk membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional. Upaya tersebut sekaligus memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan MBG dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan sehingga manfaat program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.
Penguatan tata kelola juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang muncul selama implementasi MBG. Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat tentu menghadapi kompleksitas logistik, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, penyedia pangan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Semakin baik sistem pengawasan dibangun, semakin kecil pula potensi penyimpangan yang dapat mengurangi efektivitas program.
Pada akhirnya, reformasi Program Makan Bergizi Gratis harus dipahami sebagai upaya penyempurnaan kebijakan agar manfaatnya semakin tepat sasaran, bukan sebagai pengurangan komitmen pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Di samping meningkatkan kualitas gizi anak, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, penguatan rantai pasok pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan, tata kelola yang semakin akuntabel, serta sinergi antara pemerintah, DPR, lembaga pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan, MBG diyakini akan semakin efektif menjadi investasi strategis dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
*) Pengamat Sosial
