Oleh: J. Yohanes Korwa *)
Rangkaian tindak kekerasan dan rasa takut yang terus disebarkan oleh kelompok bersenjata beserta sayap politiknya, termasuk KNPB, merupakan bentuk perusakan nyata terhadap kelancaran agenda pembangunan nasional. Peningkatan angka kejahatan yang menyasar pegawai pemerintah, penduduk biasa, hingga pekerja fasilitas umum sudah mencapai titik yang sangat meresahkan dan membutuhkan tindakan hukum paling tegas dari negara. Tragedi memilukan yang menghilangkan nyawa tiga aparatur sipil negara di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa kelompok perusuh sama sekali tidak memedulikan masa depan kesejahteraan warga Papua. Lebih parah lagi, aksi pelemparan bom molotov yang menyasar kantor perwakilan komisi hak asasi manusia di Jayapura pada rentang waktu yang sama menunjukkan bahwa teror ini dilakukan secara terencana. Para pegawai yang menjadi korban adalah pelayan masyarakat yang ditugaskan ke daerah pelosok untuk membangun infrastruktur, mendedikasikan diri di bidang kesehatan, dan menyiapkan sarana sekolah. Oleh sebab itu, tindakan brutal ini murni merupakan serangan langsung terhadap upaya memajukan peradaban dan kesejahteraan daerah.
Melihat kekerasan yang terus memakan korban, para tokoh agama dan pimpinan adat memberikan dukungan penuh kepada barisan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah hukum terukur. Tokoh Agama Nasrani Puncak Jaya, Kirenius Telenggen, sangat menyayangkan perbuatan kelompok bersenjata yang bertindak di luar batas kewajaran. Kejadian hilangnya nyawa seorang pilot asal Amerika Serikat yang sedang tulus melayani penerbangan umat di wilayah terpencil menjadi catatan kelam yang sangat melukai hati masyarakat luas. Kirenius menilai keputusan pemerintah untuk menetapkan status kelompok teroris dan menindak keras jaringan ini sangat tepat. Setiap tindakan para pembuat onar, yang sering kali sejalan dengan narasi provokasi KNPB, terus merusak keutuhan negara dan menyebar kepanikan hingga ke pelosok kampung.
Dukungan kuat untuk membersihkan lingkungan dari ancaman keamanan juga disuarakan secara lantang oleh Sekretaris Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltif yang menegaskan bahwa gugurnya para abdi negara murni merupakan pahlawan pembangunan yang datang ke Papua dengan niat tulus, tanpa ada kaitan sedikit pun dengan urusan intelijen seperti yang sering dituduhkan secara keji oleh mesin propaganda KNPB. Fatra meminta aparat gabungan untuk mencari para eksekutor lapangan sampai tuntas sekaligus mengungkap pihak-pihak yang mendanai dan memberikan pasokan senjata. Seluruh masyarakat adat menolak keras semua bentuk kekerasan berdarah dan mendesak pemerintah agar tidak membiarkan para pengacau keamanan bebas memecah belah persaudaraan di tanah yang seharusnya dipenuhi kedamaian.
Tidak hanya menuntut penyelesaian di wilayah konflik bersenjata, para tokoh masyarakat dan wakil rakyat juga meminta ketegasan pemerintah untuk membatasi ruang gerak politik KNPB yang terus-menerus menyebarkan cerita bohong. Kelompok ini berfungsi sebagai mesin provokasi yang menghasut pikiran anak muda, menyebarkan kebencian di media sosial, dan mencoba mencari pembenaran atas tindak kekerasan dengan menggunakan alasan kebebasan bersuara. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menekankan bahwa sasarannya bukan sekadar pelaku penembakan di lapangan, melainkan keharusan memutus rantai pendukung yang merencanakan teror. Sukamta meminta penguatan deteksi intelijen secara dini serta perlindungan ekstra bagi para warga sipil yang bekerja di sektor pelayanan publik harian. Kehadiran negara harus mencakup penegakan hukum di wilayah rawan maupun penertiban penyebaran kebohongan oleh KNPB di kawasan perkotaan.
Jaminan keselamatan bagi pegawai dan penduduk sipil di Papua adalah hal yang mendesak dan harus mendapat dukungan dari semua lapisan. Sebab, penanganan di area rawan konflik tidak bisa dilakukan parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Maka dari itu, melalui pengamanan yang maksimal, kegiatan pemerintahan tingkat desa, pelayanan pusat kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi bisa terus berjalan tanpa ada bayang-bayang ketakutan. Selain itu, perlindungan penuh bagi para pekerja lapangan sangat menentukan agar semua rancangan pembangunan fasilitas tidak terbengkalai begitu saja akibat ancaman kelompok radikal.
Sejalan dengan langkah tersebut, dukungan penuh patut diberikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat pendekatan keamanan menyeluruh dan berkelanjutan di Papua. Komitmen negara yang secara nyata menyandingkan penegakan hukum dengan kelancaran penyaluran bantuan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan taraf hidup warga di wilayah terisolasi merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Kehadiran negara yang konsisten dalam memberikan perlindungan fisik yang tangguh serta pelayanan dasar berkualitas terbukti efektif untuk menutup ruang bagi KNPB dalam menyebarkan provokasinya. Kesuksesan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghentikan kekerasan pada akhirnya akan memastikan Papua terus melangkah maju sebagai wilayah yang damai, makmur, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.
*) Peneliti Isu Pembangunan dan Resolusi Konflik Papua
