Oleh: Catur Ronggo*)
Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026 layak dibaca sebagai salah satu langkah konkrit dalam membangun kemandirian energi. Target tersebut bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah: energi bersih ditempatkan sebagai instrumen ketahanan nasional, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Tenggat agresif menunjukkan pemerintah ingin mempercepat eksekusi, bukan membiarkan transisi energi berhenti pada dokumen perencanaan. Target itu sekaligus menjadi tantangan koordinasi bagi kementerian, PLN, pelaku usaha, dan seluruh ekosistem energi nasional untuk mengubah potensi surya Indonesia menjadi kapasitas listrik yang nyata.
Pilihan energi surya memiliki dasar yang kuat. Pemerintah mencatat potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang masih dapat dimanfaatkan. Karena itu, megaproyek 100 GWp bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan upaya mengubah sumber daya alam yang selama ini belum optimal dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi dan energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan investasi untuk keseluruhan program mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Nilai tersebut memang sangat besar, tetapi harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Bahlil juga memperkirakan program ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun. Dengan demikian, belanja pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Besarnya kebutuhan investasi juga membuka ruang kolaborasi antara negara dan sektor swasta. Pemerintah menyiapkan skema Independent Power Producer bagi investor yang mampu menawarkan harga listrik kompetitif. Apabila tidak terdapat penawaran yang memenuhi prinsip efisiensi, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan melalui Danantara. Pola ini menunjukkan negara tetap memegang kendali strategis, sekaligus membuka kesempatan bagi modal dan kemampuan usaha untuk mempercepat pembangunan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan bertahap agar pelaksanaan dapat dikawal secara terukur. Tahap awal diarahkan pada 17 GWp, dilanjutkan 18 GWp, kemudian sekitar 35 GWp pada fase berikutnya, sementara kapasitas sisanya akan ditetapkan melalui tahapan lanjutan. Peta jalan tersebut penting karena proyek sebesar 100 GWp membutuhkan kesiapan lahan, jaringan transmisi, pembiayaan, teknologi penyimpanan, serta koordinasi lintas sektor.
Tahap awal sendiri sudah menunjukkan skala yang besar. Pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp. Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, kapasitas proyek awal tersebut bahkan melampaui proyek tenaga surya yang sedang berjalan di Uni Emirat Arab sebesar 5,2 GWp. Capaian ini memperlihatkan Indonesia mulai berani mengambil posisi dalam pengembangan energi surya berskala raksasa.
Namun, keberhasilan megaproyek ini tidak cukup dinilai dari angka kapasitas. Pemerintah perlu memastikan listrik yang dihasilkan dapat terserap sistem, jaringan mampu menyalurkan energi dari pusat pembangkit ke pusat permintaan, dan teknologi penyimpanan berkembang seiring peningkatan pembangkit intermiten. Kesiapan industri dalam negeri juga penting agar pembangunan tidak hanya menciptakan pasar bagi produk impor, tetapi mendorong tumbuhnya rantai pasok panel surya, baterai, komponen kelistrikan, serta tenaga ahli nasional.
Di sinilah proyek PLTS 100 GWp memiliki arti strategis yang lebih luas. Investasi energi bersih dapat menjadi mesin pertumbuhan baru apabila diikuti penguatan industri domestik. Pemerintah memperkirakan program tersebut berpotensi menurunkan emisi karbon hingga sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Pembangunan pembangkit, jaringan, baterai, dan industri pendukung juga dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Program ini juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak harus diposisikan berlawanan dengan kepentingan ekonomi. Justru, energi bersih dapat menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia ketika pemerintah mampu membangun ekosistem industrinya. Dengan listrik yang semakin beragam sumbernya dan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkurang, Indonesia memiliki peluang lebih besar menghadapi gejolak harga energi global.
Tentu, target tiga tahun membutuhkan disiplin eksekusi. Pemerintah perlu menjaga kepastian regulasi, transparansi pengadaan, kualitas proyek, dan pengawasan penggunaan anggaran. Percepatan tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kelayakan lingkungan, maupun kepentingan masyarakat. Justru tata kelola yang kuat akan menentukan apakah ambisi besar tersebut benar-benar menghasilkan manfaat berkelanjutan.
Pada akhirnya, megaproyek PLTS 100 GWp memperlihatkan keberanian pemerintah mengubah potensi menjadi agenda konkret. Presiden Prabowo telah menetapkan target besar, kementerian menyusun tahapan, PLN menyiapkan eksekusi, dan investasi mulai diarahkan ke infrastruktur energi masa depan. Jika konsistensi ini dipertahankan, Indonesia bukan hanya menjadi pengguna energi bersih, tetapi dapat membangun kapasitas industri dan teknologi yang menopang kedaulatan energi. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah serius menjemput masa depan energi bersih sekaligus membangun Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
