Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan arah kebijakan yang semakin matang dan terukur sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun fondasi generasi sehat Indonesia. Di tengah tantangan ketahanan pangan, inflasi harga bahan pokok, serta persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian masyarakat, kebijakan MBG dengan fokus pada kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—menjadi langkah strategis yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan visioner. Pemerintah tidak sekadar membagikan makanan, tetapi sedang membangun ekosistem kesehatan publik yang berkelanjutan, berbasis pencegahan, dan berdampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Anggota DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan MBG 2026 yang memprioritaskan kelompok 3B merupakan pilihan yang sangat rasional dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, fase awal kehidupan manusia adalah periode paling krusial dalam menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Dengan memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang cukup, negara sedang melakukan investasi sosial yang sangat fundamental.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar manfaat program ini tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi kerakyatan. Pola ini menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program sosial, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang memperkuat basis produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah secara simultan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, yang menegaskan bahwa kelompok 3B memang menjadi sasaran utama MBG karena memiliki tingkat kerentanan gizi paling tinggi. Pendekatan yang diambil pemerintah melalui BGN menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan publik, dari pola reaktif menuju pendekatan preventif dan promotif. Negara tidak lagi menunggu masyarakat jatuh dalam kondisi gizi buruk atau stunting, tetapi hadir lebih awal untuk memutus mata rantai masalah kesehatan sejak hulu.
Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan kualitas SDM yang berkelanjutan. Ketika generasi muda tumbuh sehat, produktif, dan cerdas, maka daya saing bangsa juga meningkat. Inilah logika pembangunan jangka panjang yang sedang dibangun pemerintah: menyiapkan manusia Indonesia unggul sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Dari sisi implementasi daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mencatat ribuan warga kelompok 3B telah menerima layanan MBG. Fakta ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pelayanan publik. Implementasi di daerah menjadi bukti bahwa koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif, serta menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas nasional sampai ke tingkat akar rumput. Keberhasilan distribusi layanan MBG juga mencerminkan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, capaian ini memperlihatkan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret melalui tata kelola daerah yang baik dan kolaboratif.
Kebijakan MBG 3B juga relevan dengan agenda nasional penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pemerintah secara konsisten mendorong sinergi lintas sektor antara kesehatan, pangan, pendidikan, dan ekonomi untuk memastikan dampak kebijakan bersifat holistik. Program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan berbagai kebijakan strategis lainnya seperti penguatan pangan lokal, stabilisasi harga bahan pokok, serta pemberdayaan UMKM. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pendekatan terintegrasi seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Lebih jauh, MBG 3B mencerminkan wajah negara yang hadir secara konkret dalam kehidupan rakyat. Negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi melalui layanan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat merasakan langsung manfaat kebijakan. Kepercayaan publik inilah yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kohesi sosial. Dalam perspektif pembangunan, stabilitas sosial yang dibangun melalui kebijakan kesejahteraan adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan desain kebijakan yang terarah, implementasi yang nyata, serta dukungan lintas sektor, MBG 3B bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Pemerintah sedang membangun fondasi generasi sehat yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Investasi pada gizi ibu dan anak hari ini adalah investasi pada daya saing bangsa esok hari. Dengan langkah-langkah strategis ini, arah pembangunan nasional semakin menunjukkan keberpihakan yang kuat pada kualitas manusia sebagai pusat pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur manusia, yang menjadi kunci utama menuju Indonesia yang maju, kuat, dan berdaya saing global.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
