Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan. Pemerintah justru ingin memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu,” ujarnya
Menurut Purbaya, penerapan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan terhadap konsumsi BBM subsidi sekaligus besaran penghematan anggaran yang dapat diperoleh negara.
Ia memperkirakan pembatasan terhadap kelompok desil 10 berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.
“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau tidak salah,” kata Purbaya.
Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi energi agar lebih efektif. Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan pengurangan kuota BBM tertentu bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi 20,09 juta kiloliter dari 48,43 juta kiloliter pada 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Artinya, mekanisme pembelian Pertalite saat ini belum berubah dan masih mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak kelompok yang memang membutuhkan subsidi.
Kebijakan pembatasan ini pada akhirnya akan diuji dari akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi. Pemerintah perlu memastikan klasifikasi desil berjalan tepat agar pembatasan tidak justru menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
Dengan pendekatan berbasis data tersebut, subsidi BBM diharapkan semakin tepat sasaran, sementara ruang fiskal negara dapat digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
