Oleh: Aziz Rahman*)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak sekadar diarahkan untuk membentuk lembaga ekonomi baru di tingkat desa, tetapi menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan masyarakat mengelola kebutuhan, produksi, distribusi, dan pembiayaan secara lebih mandiri. Dalam konteks tersebut, Koperasi Merah Putih layak dipandang sebagai infrastruktur kedaulatan ekonomi yang dibangun dari tingkat paling dekat dengan rakyat.
Gagasan tersebut memperoleh momentum kuat setelah pemerintah mempercepat pembangunan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin koperasi berhenti sebagai gagasan, melainkan segera hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi yang terintegrasi. Fungsinya dapat mencakup toko kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga penyaluran berbagai program pemerintah. Dengan konsep tersebut, koperasi diarahkan menjadi simpul ekonomi yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aktivitas produksi di wilayahnya.
Presiden Prabowo juga melihat koperasi sebagai cara memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah bukan pihak yang anti terhadap pasar. Namun, mekanisme pasar tetap perlu diawasi karena dapat mengalami distorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, keberadaan koperasi di tingkat desa menjadi penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan jalur distribusi yang lebih sehat.
Sudut pandang tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan rantai pasok. Petani dan pelaku usaha desa sering menghadapi jarak panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi penyerapan hasil produksi. Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang selama ini banyak bergerak di luar desa dapat lebih banyak berputar di dalam desa.
Presiden Prabowo juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar dalam menciptakan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika koperasi mampu membeli hasil produksi masyarakat, menyediakan kebutuhan pokok, serta memberikan akses pembiayaan, aktivitas ekonomi desa tidak hanya bergantung pada transaksi dari luar wilayah. Desa memiliki instrumen untuk mengelola sebagian kebutuhan dan potensinya sendiri. Presiden bahkan memproyeksikan program tersebut dapat menciptakan perputaran ekonomi yang besar di desa sekaligus memperkuat penyaluran barang subsidi.
Dari sisi kebijakan pangan, peran tersebut semakin strategis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan barang subsidi. Koperasi juga diarahkan menjadi offtaker yang dapat menyerap hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Dengan demikian, program koperasi memiliki hubungan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional.
Zulkifli juga menegaskan bahwa pembangunan koperasi tidak hanya berbicara mengenai bangunan fisik. Pemerintah menyiapkan sumber daya manusia, termasuk manajer koperasi, agar unit-unit tersebut dapat dikelola secara profesional. Pembangunan fisik yang berjalan cepat perlu diikuti kesiapan tata kelola, sistem usaha, pendataan anggota, serta mekanisme pengawasan. Langkah ini penting agar koperasi benar-benar menjadi institusi ekonomi produktif, bukan sekadar fasilitas yang selesai dibangun.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang menghubungkan kebijakan ekonomi desa dengan agenda yang lebih luas. Koperasi dapat menjadi saluran distribusi bantuan, pusat aktivitas ekonomi, mitra petani dan nelayan, sekaligus sarana pembiayaan masyarakat. Jika fungsi tersebut berjalan baik, dampaknya tidak hanya berupa peningkatan akses masyarakat terhadap barang dan layanan, tetapi juga terciptanya lapangan kerja dan penguatan usaha lokal.
menariknya, arah kebijakan ini juga memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan desa. Desa tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pusat produksi dan aktivitas ekonomi. Koperasi menjadi instrumen untuk mengonsolidasikan potensi tersebut. Ketika hasil pertanian, perdagangan, jasa, dan kebutuhan masyarakat dapat terhubung melalui lembaga yang dikelola secara lokal, desa memiliki peluang lebih besar membangun siklus ekonomi yang berkelanjutan.
Tentu, pembangunan dalam skala besar membutuhkan pengawasan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan koperasi memiliki pengurus yang kompeten, pencatatan keuangan yang transparan, serta model bisnis yang sesuai dengan karakter setiap daerah. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala agar koperasi yang belum optimal dapat segera diperbaiki. Dengan demikian, percepatan pembangunan tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan.
Pada akhirnya, Koperasi Merah Putih dapat menjadi salah satu fondasi penting kedaulatan ekonomi Indonesia. Kedaulatan tidak hanya berarti kemampuan negara mengelola sumber daya strategis, tetapi juga kemampuan masyarakat di tingkat desa memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi ekonominya sendiri. Melalui pembangunan koperasi yang terintegrasi, pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih dekat dengan rakyat. Jika konsistensi, tata kelola, dan pengawasan terus diperkuat, Koperasi Merah Putih berpeluang menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang membuat desa semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
