Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, dan tantangan rantai pasok, kemampuan suatu negara dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi indikator penting stabilitas sosial dan ekonomi.
Indonesia sebagai negara dengan populasi besar membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang efektif, program ketahanan pangan berisiko berjalan parsial dan tidak optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program pangan tidak dapat dicapai hanya oleh satu kementerian atau lembaga, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistem pangan nasional. Dengan sinergi yang solid, produksi dapat ditingkatkan, distribusi diperkuat, dan stabilitas harga lebih terjaga.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaan beras atau komoditas utama lainnya, tetapi mencakup keberlanjutan produksi, akses masyarakat terhadap pangan bergizi, serta stabilitas pasokan di seluruh daerah. Pendekatan komprehensif ini penting agar kebijakan pangan tidak hanya berorientasi jangka pendek.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial karena mereka berada di garis terdepan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi lahan, pola konsumsi masyarakat, serta potensi pertanian lokal.
Sinergi pusat dan daerah juga diperlukan untuk memperkuat infrastruktur pendukung seperti irigasi, penyimpanan hasil panen, dan distribusi logistik. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan produksi tidak akan berdampak maksimal pada ketahanan pangan masyarakat.
Selain itu, perubahan iklim dan tantangan cuaca ekstrem turut memengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan inovasi teknologi pertanian perlu diintegrasikan dalam kebijakan pangan agar produksi tetap stabil sepanjang tahun.
Dalam kerangka itulah, pemerintah daerah dituntut untuk aktif mengembangkan program berbasis potensi lokal. Pendekatan ini akan membantu menciptakan kemandirian pangan di tingkat daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sinergi merupakan kunci dalam menjadikan daerahnya sebagai salah satu role model penguatan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Ia memandang bahwa keberhasilan program pangan di tingkat daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan secara optimal melalui kebijakan yang terkoordinasi. Dengan dukungan semua pihak, daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas pangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Petani dan pelaku usaha pangan perlu mendapatkan pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap teknologi agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang kuantitas produksi, tetapi juga kualitas pengelolaan. SDM yang unggul akan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien.
Selain itu, integrasi kebijakan antara sektor pangan dan sektor pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sadar akan pentingnya ketahanan pangan. Edukasi sejak dini mengenai pertanian dan konsumsi pangan sehat dapat memperkuat fondasi budaya pangan nasional.
Di wilayah lain, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran juga menegaskan pentingnya sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah. Ia melihat bahwa potensi sumber daya alam di Kalimantan Tengah perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi faktor penentu dalam mendorong pengembangan sektor pangan dan energi. Dengan kerja sama yang terarah, daerah dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan lahan dan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem dan tetap memberikan manfaat jangka panjang.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa program pangan berjalan selaras dengan kebijakan ekonomi dan sosial lainnya.
Oleh karena itu, penguatan sistem pangan nasional harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program konkret di lapangan.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ketika sinergi menjadi budaya kerja, maka ketahanan pangan bukan sekadar target kebijakan, melainkan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi
