Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Institute sekaligus pengamat politik, Yusak Farhan, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi “sosialisme kerakyatan” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.
Pendekatan tersebut tercermin dari intervensi aktif negara melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan yang berpihak pada buruh. Program ini dinilai tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.
“Presiden Prabowo mengedepankan intervensi aktif negara melalui program-program pro-rakyat sebagai bentuk ekonomi jalan tengah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusak.
Di tengah tekanan ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, dinamika global tetap memberi tekanan pada sektor industri, khususnya manufaktur, yang berpotensi memicu gelombang PHK dan peningkatan pengangguran. Dalam konteks ini, penguatan perlindungan sosial melalui program seperti PKH, BPNT, dan JKN menjadi krusial.
Yusak juga menyoroti bahwa kenaikan upah buruh saat ini belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan biaya hidup. Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.
Selain itu, penanganan PHK dinilai tidak cukup hanya melalui pembentukan Satgas. Pemerintah didorong menghadirkan solusi komprehensif, termasuk program pelatihan ulang (reskilling) gratis serta jaminan penyaluran tenaga kerja bagi pekerja terdampak.
Di sisi lain, isu outsourcing dan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Meski penghapusan outsourcing belum memiliki arah kebijakan konkret, penguatan perlindungan melalui insentif, THR, serta jaminan kesehatan dinilai sebagai langkah realistis.
“RUU PRT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi pekerja,” tegas Yusak.
Ia menambahkan, kompleksitas persoalan ketenagakerjaan memerlukan kebijakan inovatif dan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional guna memperkuat perlindungan dan keberlanjutan kehidupan pekerja di Indonesia.
