Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau 2026. Kondisi kemarau yang lebih kering dan pengaruh El Niño mendorong pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. BMKG sebelumnya memprediksi risiko karhutla meningkat pada Agustus hingga September 2026.
Penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Strategi tersebut mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, pendinginan, mopping up, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan satelit, hingga penegakan hukum.
Pemerintah juga mengoptimalkan armada udara untuk mempercepat respons terhadap lokasi yang membutuhkan penanganan. BNPB sebelumnya menyiagakan puluhan armada untuk operasi patroli dan water bombing di Sumatera dan Kalimantan, dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan lapangan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Karena itu, setiap titik panas tetap perlu diverifikasi melalui pengecekan kondisi aktual di lapangan agar langkah penanganan dapat diarahkan secara tepat.
Di lapangan, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan sumber api dapat ditangani hingga tuntas sehingga mencegah munculnya kembali titik api.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca diarahkan pada wilayah yang membutuhkan pembasahan.
“Penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas dan memperbaiki kualitas udara akibat pekatnya kabut asap,” kata Seto.
Pelaksanaan OMC dilakukan berdasarkan analisis cuaca, potensi pertumbuhan awan, arah angin, serta kebutuhan wilayah terdampak. Pendekatan berbasis data tersebut memungkinkan operasi udara dilakukan secara lebih terarah dan mendukung proses pembasahan lahan gambut.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan pemerintah pusat terus melakukan evaluasi langsung di daerah untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan efektif.
“Ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla di sini,” ujar Suharyanto.
Pendekatan terpadu ini memperkuat perubahan pola penanganan karhutla dari sekadar respons setelah kebakaran terjadi menuju sistem yang mengutamakan deteksi dini, prediksi cuaca, pencegahan, respons cepat, dan penegakan hukum. Informasi hotspot menjadi dasar penentuan prioritas groundcheck, data BMKG mendukung operasi udara dan OMC, sedangkan personel lapangan memastikan proses pemadaman dan pendinginan dilakukan hingga tuntas.
Dengan sinergi operasi darat dan udara, pemanfaatan teknologi pemantauan, modifikasi cuaca, serta keterlibatan masyarakat di tingkat tapak, pemerintah terus berupaya menekan penyebaran karhutla sekaligus melindungi masyarakat, kawasan hutan, ekosistem gambut, dan aktivitas sosial ekonomi dari dampak kabut asap. (*)
