Oleh: Bara Winatha*)
Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tengah memasuki babak baru yakni penguatan layanan, kemandirian ekonomi, dan keadilan akses bagi seluruh jemaah. Gagasan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi menjadi simbol transformasi tersebut. Inisiatif ini mencerminkan visi besar untuk menghadirkan sistem haji yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan umat. Kampung Haji diproyeksikan menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem haji nasional, sekaligus bagian dari upaya menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima tersebut.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud terkait rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan warga maupun institusi non-Arab untuk membeli properti di Makkah dan Madinah, dan Indonesia memperoleh keistimewaan sebagai pihak pertama yang melakukan transaksi pengadaan perkampungan di wilayah tersebut.
Pemerintah Indonesia telah mulai melakukan transaksi properti sebagai bagian dari realisasi rencana tersebut. Selain pengadaan lahan, pemerintah juga telah membeli hotel yang akan menjadi bagian dari pengembangan Kampung Haji. Langkah ini dinilainya sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membangun sistem layanan haji yang lebih permanen dan terstruktur di Tanah Suci. Dengan adanya fasilitas yang dimiliki langsung oleh Indonesia, diharapkan kualitas pelayanan terhadap jemaah dapat lebih terkontrol, baik dari sisi akomodasi, konsumsi, maupun dukungan logistik lainnya.
Gagasan Kampung Haji pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk menciptakan pusat layanan terpadu bagi jemaah Indonesia. Selama ini, penyelenggaraan haji menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan akomodasi, fluktuasi biaya, serta koordinasi layanan yang melibatkan banyak pihak. Dengan kepemilikan properti sendiri di Makkah dan Madinah, Indonesia memiliki peluang untuk menekan biaya jangka panjang sekaligus meningkatkan standar pelayanan. Kampung Haji menjadi bagian dari jalan menuju haji yang lebih berkeadilan, karena pengelolaan fasilitas yang lebih efisien diharapkan berdampak pada pembiayaan yang lebih terjangkau bagi jemaah.
Upaya menghadirkan keadilan dalam penyelenggaraan haji juga berkaitan erat dengan pengelolaan ekosistem ekonomi haji secara menyeluruh. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah berupaya menekan arus dana keluar atau cash outflow dari aktivitas haji dan umrah yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, dengan porsi sekitar 80 persen mengalir ke luar negeri. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan amanat Presiden yang dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan perputaran ekonomi haji memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Salah satu strategi untuk menekan cash outflow adalah melalui optimalisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Arab Saudi. Menurutnya, dengan memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran nasional tersebut, transaksi jemaah Indonesia dapat lebih banyak tercatat dan berputar dalam sistem keuangan domestik. Ia berharap komposisi arus dana dapat lebih seimbang, sehingga cash outflow dan cash inflow dapat mendekati proporsi yang setara. Dengan demikian, ekosistem haji mampu berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan wujud kehadiran negara yang lebih fokus dalam melayani jemaah. Penyelenggaraan haji harus diposisikan sebagai layanan publik yang menjamin keamanan, ketertiban, dan menjaga martabat jemaah sejak tahap persiapan hingga kembali ke Tanah Air. Menurutnya, transformasi kelembagaan ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem yang lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan.
Salah satu inovasi strategis dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah penguatan layanan berbasis kebutuhan jemaah. Kebijakan haji dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil jemaah Indonesia, termasuk faktor usia, kesehatan, serta kebutuhan pendampingan selama beribadah. Komitmen terhadap haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan menjadi bagian integral dari upaya menghadirkan keadilan layanan. Dalam pandangannya, keadilan haji berarti memastikan setiap jemaah, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik, memperoleh pelayanan yang layak dan manusiawi.
Ia juga mengungkapkan program strategis lain seperti penurunan biaya haji, penyamarataan daftar tunggu yang lebih berkeadilan, serta optimalisasi peran haji dalam mendorong ekspor produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah di Arab Saudi. Konsep Kampung Haji terus dikembangkan sebagai bagian dari layanan terintegrasi yang mendukung Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban serta keadaban.
Melalui sinergi antara pembangunan Kampung Haji, penguatan ekosistem ekonomi, serta reformasi kelembagaan dan pelayanan, pemerintah berupaya membangun jalan menuju haji yang lebih berkeadilan. Kampung Haji menjadi simbol komitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pengelolaan ekonomi haji yang lebih efisien diharapkan mampu menekan biaya dan meningkatkan manfaat bagi umat.
Sementara itu, penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan memastikan bahwa setiap jemaah memperoleh haknya secara adil. Kampung Haji bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan fondasi bagi sistem haji yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkeadaban. Dengan visi tersebut, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan tidak hanya sukses secara ritual, tetapi juga menghadirkan nilai keadilan, kemandirian, dan kemaslahatan bagi seluruh umat.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
