Oleh : Ricky Rinaldi
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan Juni 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah baru diplomasi Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, kehadiran Presiden Prabowo membawa pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran strategis, tidak hanya dalam membangun kerja sama bilateral, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.
Langkah ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai upaya cerdas yang dapat membuka ruang diplomasi dalam konflik Iran–Israel yang semakin memanas. Ia meyakini, Indonesia dapat menggunakan kedekatan hubungannya dengan Rusia untuk mendorong peran mediasi, sekaligus menurunkan eskalasi konflik yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ancaman perang dunia. Menurutnya, posisi Indonesia yang dikenal sebagai negara nonblok dan netral memberikan kepercayaan lebih dalam membangun komunikasi antar kekuatan global.
Presiden Prabowo dinilai memiliki ketegasan dan visi yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berperan aktif dalam membentuk arah perdamaian dunia. Ia tidak hanya hadir sebagai kepala negara yang membawa misi bilateral, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan global. Keberaniannya membuka komunikasi dengan negara besar seperti Rusia di saat situasi global sangat dinamis memperlihatkan pendekatan diplomasi yang taktis dan terukur.
Namun, agenda kunjungan ini tak hanya berhenti pada urusan geopolitik. Di balik pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin, terjalin pula kesepakatan konkret yang menyentuh kebutuhan vital dalam negeri—yakni penguatan sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI membahas berbagai peluang kerja sama strategis bersama Federasi Rusia, mulai dari investasi di sektor gula, peningkatan ekspor minyak sawit mentah (CPO), hingga rencana pembangunan industri pupuk bersama dan riset pertanian berbasis teknologi.
Apresiasi terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kemitraan Indonesia–Rusia yang fokus pada sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, kolaborasi ini sangat penting bagi upaya swasembada dan hilirisasi produk pertanian dalam negeri. Anne meyakini bahwa melalui kerja sama riset, teknologi, dan industri berbasis potash, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan ketahanan pangan jangka panjang.
Menurut Anne, pelibatan sektor swasta dalam skema kerja sama ini akan mempercepat implementasi program dan memberi dampak langsung terhadap produktivitas nasional. Ia juga berharap kerja sama ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama dalam komoditas unggulan seperti CPO dan produk pertanian bernilai tambah tinggi, sambil tetap melibatkan pengusaha dalam negeri secara aktif dalam proses industrinya. Ia menyebutkan bahwa para pelaku usaha akan sangat diuntungkan apabila pemerintah terus mendorong skema kerja sama yang bersifat partisipatif dan inklusif.
Kunjungan ini juga menjadi pemicu percepatan penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU), yang mencakup Rusia, Belarus, Kazakstan, Armenia, dan Kirgistan. Andina Thresia Narang menyampaikan optimisme bahwa FTA ini akan memperluas akses pasar produk Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan nilai ekspor nasional. Ia juga menegaskan pentingnya memastikan setiap kerja sama luar negeri membawa dampak langsung terhadap pembangunan nasional, dan berkomitmen bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Pemerintah pun menunjukkan keseriusannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dijadwalkan melakukan kunjungan lanjutan ke Rusia pada Oktober 2025, sebagai upaya tindak lanjut dari pertemuan bilateral. Langkah ini menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan bukan sekadar simbolik, melainkan terstruktur dan diarahkan pada implementasi konkret di sektor-sektor strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa komitmen yang telah dibangun di atas meja perundingan dapat segera diwujudkan dalam bentuk proyek nyata yang menguntungkan kedua negara.
Kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah yang jelas: Indonesia tidak hanya ingin dihormati karena jumlah penduduk atau sumber daya alamnya, tetapi karena kemampuannya menjalin aliansi strategis, mendorong perdamaian, dan membangun kekuatan domestik secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan global, melainkan aktif menciptakan ruang dialog dan kerja sama di tengah konflik dunia.
Sinergi antara pemerintah, parlemen, dan dunia usaha menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kerja sama internasional yang berdampak nyata. Apindo menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha domestik dalam proyek-proyek bersama dengan Rusia akan mempercepat transformasi industri nasional, baik dalam sektor pangan, energi, maupun perdagangan. Inilah wujud diplomasi yang berpijak pada realitas ekonomi, dan menjawab kebutuhan dalam negeri.
Dengan latar belakang itulah, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menjadi lebih dari sekadar kunjungan kenegaraan. Ini adalah langkah nyata menuju kemitraan strategis yang dibangun di atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Indonesia hadir sebagai bangsa yang percaya diri, siap membangun masa depan melalui kerja sama yang setara, dan berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Melalui pendekatan diplomasi yang visioner dan kerja sama yang konkret, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa masa depan dapat dibentuk bukan dengan konflik, melainkan dengan kolaborasi.
*)Pengamat Isu Strategis
