Oleh: Fajar Pradana
Pemerataan akses listrik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Kehadiran listrik hingga ke pelosok desa bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan nasional. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa menjadi langkah strategis yang patut didukung sebagai wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pembangunan sektor energi melalui Program Listrik Desa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di sekitar 1.400 desa sebelum 14 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses energi bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara memadai, khususnya di wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah perbatasan.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Pemerintah pun melakukan percepatan secara bertahap dan sejak akhir 2025 telah berhasil menghadirkan listrik di 1.400 desa. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus memastikan masyarakat di daerah terpencil memperoleh hak yang sama atas layanan energi.
Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt. Menurut Bahlil Lahadalia, tahap pertama proyek energi bersih tersebut telah disetujui dan akan segera dimulai. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
Percepatan elektrifikasi desa menjadi bagian dari target pemerintah untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen pada 2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Target tersebut diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 mengenai Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025-2029. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) sebelumnya juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam memperluas akses listrik secara bertahap di seluruh Indonesia.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memperluas jaringan listrik ke wilayah yang telah berada di sekitar jaringan PT PLN (Persero). Kedua, membangun mini grid berbasis potensi energi lokal, termasuk energi baru terbarukan, bagi wilayah terpencil maupun kepulauan. Ketiga, menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya individual yang dilengkapi baterai bagi permukiman yang tersebar dan belum ekonomis dijangkau jaringan listrik utama.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan angka rasio elektrifikasi, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Pendekatan yang fleksibel diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan tanpa mengabaikan efisiensi maupun keberlanjutan penggunaan energi.
Berdasarkan data resmi PT PLN (Persero), berbagai kebijakan itu telah menghasilkan capaian yang menggembirakan. Rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,83 persen, sementara rasio desa berlistrik telah mencapai 99,97 persen dan rasio elektrifikasi yang dilayani langsung oleh PLN berada pada angka 98,56 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia semakin dekat dengan target elektrifikasi menyeluruh sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Program Listrik Desa juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Kehadiran infrastruktur listrik akan mempercepat pemanfaatan energi surya sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Listrik menjadi penopang berkembangnya sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga ekonomi digital yang kini semakin berkembang di berbagai desa.
Dukungan terhadap percepatan program ini juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dewi Yustisiana. Menurut Dewi Yustisiana, langkah yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa pembangunan sektor energi tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Dewi Yustisiana menilai bahwa tersedianya listrik yang andal akan meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah. Akses energi yang memadai akan mendukung perkembangan UMKM, sektor pertanian, perikanan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga transformasi digital yang semakin dibutuhkan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan.
Selama hampir satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan di bidang pembangunan nasional. Selain mempercepat elektrifikasi desa, pemerintah terus mengembangkan infrastruktur strategis, memperkuat ketahanan energi, memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil. Berbagai capaian tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia secara lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Pada akhirnya, Program Listrik Desa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang merata dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, legislatif, dan masyarakat. Kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, melainkan juga membuka jalan bagi peningkatan pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu terus mendukung percepatan elektrifikasi nasional agar setiap desa di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.
Pemerhati Pembangunan Daerah dan Pemerataan Infrastruktur
