Oleh: Alexander Royce*)
Perubahan iklim kini ikut menentukan arah investasi, perdagangan, dan daya saing industri. Perusahaan dituntut menghitung jejak emisi, sementara negara menyiapkan energi bersih dan tata kelola karbon yang kredibel. Modal Indonesia mencakup hutan, gambut, mangrove, energi terbarukan, mineral, dan pasar domestik. Tantangannya ialah mengubah kekayaan itu menjadi nilai ekonomi tanpa mengorbankan alam dan masyarakat.
Ekonomi karbon tidak sebatas jual beli kredit emisi. Konsep ini memasukkan emisi ke dalam perhitungan ekonomi sehingga penurunan gas rumah kaca memperoleh insentif. Pasar karbon hanya satu instrumen. Efisiensi energi, pengelolaan limbah, perlindungan hutan, dan inovasi industri tetap menjadi fondasi transformasi hijau.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Muhammad Jumhur Hidayat, membawa agenda tersebut ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye. Indonesia mengangkat lima prioritas, mulai dari transisi energi bersih dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam, kota tangguh iklim dan nol sampah, pendanaan iklim serta pasar karbon, hingga keadilan iklim dan pembangunan inklusif. Arah ini menghubungkan kebijakan iklim dengan investasi dan penciptaan kerja.
Jumhur juga menekankan tata kelola iklim yang bertumpu pada integritas lingkungan, ketahanan ekonomi, dan inklusi sosial. Hutan, gambut, mangrove, serta pesisir perlu dijaga karena menopang sumber air, pangan, dan perlindungan dari bencana. Transisi rendah karbon juga harus membuka akses energi, kesempatan kerja, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal agar kelompok rentan tidak menanggung beban secara tidak proporsional.
Perkembangan COP31 memberi contoh penerjemahan agenda itu. Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian pembelian hasil mitigasi yang menargetkan pengurangan hingga 12 juta ton CO₂e melalui proyek PLTS terapung dengan penyimpanan baterai. KLH/BPLH juga menawarkan 30 proyek karbon kepada investor internasional. Dari jumlah itu, dua proyek telah tersertifikasi, delapan masih dalam proses sertifikasi, dan 20 berada pada tahap pengembangan. Besarnya peluang berjalan beriringan dengan pekerjaan untuk memastikan kualitas proyek.
Capaian diplomasi karbon akan bermakna jika mendorong perubahan proses produksi di dalam negeri. Kawasan industri menjadi ruang uji apakah hilirisasi dapat diselaraskan dengan efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi.
Di tingkat industri, ESG Manager IWIP, Li Yumo, menggambarkan pengembangan kawasan terintegrasi sebagai jalan menuju produksi yang lebih efisien. Integrasi pertambangan, pengolahan nikel, produksi material baterai, manufaktur baterai, hingga kendaraan berat berbasis energi baru memungkinkan pemanfaatan material dan energi sesuai karakteristiknya. Keterhubungan antarfasilitas membuka ruang mengurangi pemborosan sumber daya dan menerapkan ekonomi sirkular.
Li juga menempatkan keberlanjutan lebih luas daripada pembaruan teknologi. Tata kelola transparan, rantai pasok bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja perlu berjalan bersama. Pengembangan ekosistem IWIP ditandai ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peletakan batu pertama 11 proyek hilirisasi pada Oktober 2026. Namun, klaim hijau harus dibuktikan melalui data energi, emisi, limbah, dan dampak sosial yang terbuka serta dapat diuji.
Agar komitmen industri dapat diukur dan dipercaya pasar, diperlukan lembaga independen yang mampu menguji, memeriksa, dan mengesahkan kinerja lingkungan. Kebutuhan ini sekaligus membuka ruang bagi jasa profesional dalam ekonomi hijau.
Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga, melihat peluang ekonomi hijau pada 2027 melalui penguatan layanan Testing, Inspection, Certification, and Assurance (TIC). Perusahaan juga menjajaki jasa lingkungan, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, pemantauan lingkungan, verifikasi dan validasi karbon, serta layanan ESG. Peningkatan kualitas, kemitraan, digitalisasi, dan produktivitas SDM menjadi bagian dari strategi merespons kebutuhan industri.
Peluang MUTU menandai tumbuhnya lapisan ekonomi baru di sekitar transisi hijau. Selain pembangkit dan pabrik, dibutuhkan auditor, laboratorium, ahli inventarisasi emisi, konsultan lingkungan, penyedia teknologi, serta tenaga kerja dengan keterampilan baru. Pengukuran konsisten membantu investor membedakan penurunan emisi nyata dari klaim keberlanjutan yang hanya bersifat promosi.
Pemerintah memperkuat landasan pasar melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 serta aturan pelaksana perdagangan unit karbon melalui bursa. Kerangka ini perlu diikuti registrasi tertib, pengukuran terverifikasi, pencegahan penghitungan ganda, dan perlindungan semua pihak. Tanpa integritas, kredit karbon berisiko menggerus kepercayaan pasar.
Pekerjaan berikutnya ialah memastikan manfaat sampai ke daerah dan komunitas penjaga hutan, gambut, pesisir, serta pengelola sampah. Pembiayaan karbon harus melengkapi, bukan menggantikan, kewajiban perusahaan menekan emisi langsung. Industri perlu terbuka terhadap dampak operasional, sementara lembaga verifikasi wajib independen dan akuntabel.
Indonesia berpeluang menjadi rujukan transformasi hijau kawasan bukan semata karena kekayaan alam atau besarnya pasar, melainkan karena kemampuan membangun sistem yang kredibel, adil, dan terukur. Dengan konsistensi kebijakan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, serta pengawasan publik, ekonomi karbon dapat berkembang menjadi sumber investasi, inovasi, dan pekerjaan berkualitas. Penguatan tata kelola dan diplomasi karbon menjadi fondasi agar transformasi hijau memberi manfaat bagi rakyat sekaligus berkontribusi bagi kawasan dan dunia.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial












