JAKARTA — Dukungan dari berbagai kalangan terus menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh diplomat membahas partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Dialog yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut mempertegas posisi pemerintah dalam memperjuangkan perdamaian Gaza sekaligus memastikan setiap langkah diplomatik tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Sejumlah pimpinan ormas Islam menyatakan pemahaman yang lebih utuh setelah mendengar langsung penjelasan Presiden terkait alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum internasional, bukan mengikuti agenda pihak tertentu.
Pertemuan itu juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam menolak penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa seluruh tokoh dan ormas Islam yang hadir dapat memahami serta menerima penjelasan Presiden.
“Dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden,” ujar Yahya usai pertemuan pada Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden berkomitmen mengirim pasukan perdamaian melalui BoP untuk melindungi warga Gaza.
“Hal-hal yang akan dilakukan dalam dewan tersebut akan jadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara anggota untuk membantu Palestina,” pungkas Yahya.
Dukungan juga disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar.
Ia menegaskan MUI menyetujui keanggotaan Indonesia di BoP selama membawa kemaslahatan bagi umat dan Palestina.
“Yang kita dengar tadi untuk kemaslahatan, dan sepanjang komitmen untuk itu kenapa tidak,” ujar Anwar.
Presiden, menurut Anwar, juga membuka opsi bagi Indonesia untuk menarik diri.
“Presiden ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ungkapnya.
Dari kalangan diplomat, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menilai langkah Presiden melibatkan para pendahulunya sebagai sikap terbuka dan bijaksana.
Ia mendukung keikutsertaan Indonesia di BoP karena dinilai strategis.
“Mendukung lah, masa enggak mendukung,” ujar Alwi.
Ia menekankan bahwa berada di dalam forum memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.
“Kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong, tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong ‘jangan gitu dong’,” tuturnya. (*)
