Oleh: Rania Maemona Ghina *)
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menelaah arah transformasi ekonomi Indonesia dalam lanskap global yang semakin kompleks. Ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, dan tekanan daya beli menuntut kebijakan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga ketahanan struktural. Dalam konteks tersebut, stabilitas makroekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan perlindungan sosial menjadi dimensi penting dalam mengevaluasi perkembangan perekonomian nasional.
Pembangunan ekonomi membutuhkan keseimbangan antara ekspansi produksi dan pemerataan manfaat. Pertumbuhan berkelanjutan tidak cukup ditopang konsumsi domestik, melainkan memerlukan peningkatan produktivitas, investasi bernilai tambah, serta kapasitas fiskal memadai. Kerangka inilah yang relevan untuk membaca arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengapresiasi upaya pemerintah merealisasikan agenda Asta Cita dan berbagai program prioritas. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan harus dibuktikan melalui implementasi dan tata kelola efektif. Menurutnya, komunikasi publik, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta pemerataan manfaat pembangunan masih membutuhkan perhatian.
Ujang juga menilai pemerintah menunjukkan kesediaan melakukan pembenahan terhadap sejumlah program prioritas. Respons terhadap kritik, penguatan pengawasan, dan perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Prof. Perdana Wahyu Santosa, menilai ketahanan fundamental ekonomi Indonesia tercermin melalui stabilitas sejumlah indikator makroekonomi. Pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 menunjukkan kemampuan perekonomian mempertahankan ekspansi di tengah ketidakpastian global.
Dalam analisisnya, Perdana juga menyoroti inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,06 persen. Perkembangan tersebut mengindikasikan relatif terjaganya aktivitas ekonomi domestik, meskipun penguatan daya beli tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Ketahanan eksternal turut menjadi penopang stabilitas. Cadangan devisa sebesar US$146,3 miliar pada September 2026 dan surplus perdagangan barang US$7,25 miliar sepanjang JanuariAgustus menunjukkan kapasitas ekonomi nasional menghadapi tekanan global. Namun, volatilitas nilai tukar, tekanan pasar modal, dan defisit fiskal tetap menjadi faktor risiko yang perlu dikelola secara hati-hati.
Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan pertumbuhan, tetapi juga kemampuan menjaga keseimbangan eksternal, stabilitas harga, dan kesinambungan fiskal. Dengan demikian, konsolidasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan upaya penataan sumber pertumbuhan menuju perekonomian lebih berdaulat. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025, disusul penguatan aktivitas ekonomi sepanjang 2026, dinilainya mencerminkan ketahanan ekonomi domestik menghadapi tekanan eksternal.
Bambang juga menyoroti realisasi investasi semester pertama 2026 sebesar Rp1.010,6 triliun, termasuk Rp300,1 triliun investasi hilirisasi. Penguatan industri pengolahan menjadi langkah strategis meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, memperdalam struktur industri, serta mendorong transfer teknologi dan produktivitas tenaga kerja.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen, sementara tingkat kemiskinan pada Maret tercatat 8,07 persen dan pengangguran terbuka pada Mei sebesar 4,65 persen. Indikator tersebut dipandang sebagai perkembangan positif dalam agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana, menjelaskan bahwa pemerintah menyadari adanya kesenjangan antara indikator makroekonomi dan pengalaman ekonomi rumah tangga. Konsumsi domestik yang berkontribusi sekitar 53 persen terhadap perekonomian menjadi alasan pentingnya stimulus fiskal, bantuan sosial, serta penguatan pelayanan dasar untuk menjaga daya beli.
Aditya juga memaparkan investasi hingga September 2026 mencapai sekitar Rp1.500 triliun dengan penyerapan lebih dari dua juta tenaga kerja. Secara kumulatif sejak akhir 2024, realisasi investasi disebut mencapai Rp3.500 triliun. Pemerintah memandang hilirisasi sebagai instrumen memperbesar nilai tambah domestik sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, investasi produktif merupakan prasyarat peningkatan kapasitas produksi jangka panjang. Namun, manfaatnya bergantung pada keterkaitan antarsektor, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kemampuan industri nasional berpartisipasi dalam rantai pasok. Karena itu, hilirisasi perlu berjalan bersama peningkatan keterampilan, efisiensi logistik, dan penguatan UMKM.
Pada dimensi fiskal, Aditya menyoroti pentingnya efisiensi belanja, optimalisasi penerimaan negara, dan pengendalian kebocoran sumber daya. Pemerintah juga mengkaji instrumen penguatan daya beli kelompok menengah, termasuk penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak dan perluasan pembiayaan perumahan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan periode konsolidasi kebijakan yang menghubungkan stabilitas, industrialisasi, dan perlindungan sosial. Perkembangan indikator ekonomi memberikan landasan optimisme, sementara persoalan daya beli, pekerjaan berkualitas, dan pemerataan tetap membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan.
Dalam tiga tahun berikutnya, tantangan utama adalah memperkuat transmisi pertumbuhan menuju kesejahteraan rumah tangga. Investasi perlu semakin terhubung dengan industri domestik, kebijakan fiskal diarahkan pada produktivitas, dan perlindungan sosial dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Kekuatan ekonomi nasional memang tidak cukup diukur melalui pertumbuhan statistik. Fondasi pembangunan berkelanjutan terletak pada kemampuan mengubah stabilitas makroekonomi menjadi produktivitas, investasi menjadi pekerjaan bermutu, dan pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang semakin luas dirasakan masyarakat Indonesia.
*) Pemerhati Ekonomi
