*) Oleh: Dinda Paramita
Pemerintah tengah membangun fondasi baru dalam sistem pendidikan nasional melalui kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menghadirkan ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memperluas keadilan sosial melalui pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Di tengah tantangan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok ekonomi, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok rentan yang selama ini kerap tertinggal dalam kompetisi pembangunan manusia. Karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik sekolah, tetapi juga oleh penguatan tata kelola yang profesional, disiplin, dan akuntabel.
Dalam konteks tersebut, perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf terhadap tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah memahami pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan. Sekolah berbasis boarding school selama 24 jam membutuhkan sistem pengelolaan yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah konvensional. Pengaturan sarana prasarana, pola pembelajaran, keamanan peserta didik, hingga pengawasan aktivitas harian harus berjalan dalam satu kesatuan sistem yang disiplin. Dengan demikian, tata kelola menjadi elemen fundamental agar Sekolah Rakyat tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, produktif, dan berkarakter.
Lebih jauh, Saifullah Yusuf menekankan bahwa penguatan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Sekolah yang beroperasi penuh selama 24 jam membutuhkan pembagian tugas yang proporsional dan koordinasi yang presisi antarelemen. Kepala sekolah, tenaga pendidik, pengasuh asrama, petugas keamanan, hingga cleaning service memegang peran penting dalam menjaga kualitas ekosistem pendidikan. Dalam model pendidikan berbasis asrama, setiap unsur memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, penguatan SDM tidak cukup hanya melalui rekrutmen, tetapi juga melalui pembinaan kompetensi, standar operasional yang jelas, serta budaya kerja yang disiplin dan profesional.
Selain itu, keberadaan standar operasional prosedur yang optimal menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga. Pendidikan berasrama memiliki dinamika yang berbeda karena siswa menjalani aktivitas secara penuh di lingkungan sekolah. Ketika SOP diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyimpangan, kekerasan, maupun kelalaian dapat diminimalkan. Di sisi lain, disiplin yang dibangun secara sistematis akan membentuk kultur pendidikan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang memiliki integritas dan daya juang.
Di samping penguatan SDM, perhatian terhadap tata kelola keuangan juga menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang kredibel. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sebagai program populis jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang. Pengelolaan anggaran yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap dana negara benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik. Ketika tata kelola keuangan dilakukan secara profesional, maka potensi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran dapat ditekan sehingga efektivitas program semakin terjamin.
Rencana menjadikan Sekolah Rakyat sebagai satuan kerja tersendiri yang memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri merupakan langkah strategis dalam memperkuat efisiensi birokrasi pendidikan. Selama ini, banyak program sosial dan pendidikan terkendala oleh rantai administrasi yang panjang sehingga memperlambat pengambilan keputusan di lapangan. Dengan kemandirian pengelolaan anggaran, Sekolah Rakyat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan kualitas pembelajaran. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi lahirnya budaya manajemen yang lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan siswa.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menempatkan Sekolah Rakyat dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai instrumen pemutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Tahun ajaran baru 2026/2027 menjadi wadah bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai. Nantinya, mereka tidak lagi menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari jebakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Dalam kondisi demikian, Sekolah Rakyat menjadi bentuk intervensi negara untuk membuka mobilitas sosial yang lebih adil.
Selain penguatan tata kelola, dukungan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum memperlihatkan bahwa program ini dijalankan secara lintas sektor dan tidak bersifat parsial. Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan rakyatnya. Sekolah yang layak, aman, dan representatif akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara nyata.
Penguatan tata kelola dari aspek SDM hingga keuangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin program ini berjalan secara seremonial, melainkan benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat miskin. Ketika pendidikan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pembentukan karakter, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mesin mobilitas sosial yang efektif. Dari ruang-ruang belajar itulah harapan baru bagi generasi prasejahtera Indonesia dapat tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu banyak keluarga.
*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.
