Oleh : Raditya Rahman )*
Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin percaya diri dalam membiayai pembangunan strategis dengan mengandalkan kekuatan domestik. Salah satu langkah nyata adalah komitmen Danantara untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait di Gedung Parlemen Singapura, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyuntikkan dana pembiayaan senilai Rp130 triliun guna mendukung Program 3 Juta Rumah sepanjang tahun 2025.
Dukungan ini tidak datang sendiri. Lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dalam mengalirkan pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi proyek besar ini. Ini menandai terbentuknya aliansi strategis antara lembaga pengelola investasi negara dengan sektor perbankan nasional dalam rangka menggerakkan sektor perumahan secara masif.
Rosan mengungkapkan bahwa pihak perbankan menyambut antusias inisiatif ini karena skemanya telah dirancang dengan matang. Skema tersebut memberikan jaminan melalui properti yang dibiayai, menawarkan bunga subsidi yang ringan, dan proses yang akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Tim Danantara pun telah melakukan komunikasi intensif dengan tim teknis Kementerian PKP untuk mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan secara efisien dan terarah. Dengan perhitungan yang solid dan keterlibatan perbankan yang luas, inisiatif ini sangat berpeluang menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Menanggapi dukungan Danantara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan komitmen Rosan Roeslani. Ia langsung menugaskan jajaran kementeriannya, termasuk Sekjen Didyk dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, untuk segera menjalin koordinasi teknis dengan tim Danantara. Dengan komunikasi yang terjalin sejak jauh hari dan diskusi yang intens, kolaborasi ini bukan dimulai dari nol, tetapi sudah berada pada tahap konkret menuju realisasi.
Tak hanya sekadar pembiayaan, keterlibatan Danantara dalam program perumahan rakyat adalah wujud keberanian Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor pembangunan. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menekankan pentingnya kemandirian dalam pembiayaan, termasuk dalam sektor hunian. Dengan kekuatan lembaga seperti Danantara, Indonesia tidak perlu selalu bergantung pada modal asing. Meskipun investasi dari luar tetap diapresiasi, kekuatan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pembangunan nasional.
Sinyal positif ini juga tidak luput dari sorotan dunia. Kepercayaan internasional terhadap Danantara terus meningkat, ditandai dengan minat negara-negara sahabat, seperti Qatar, yang siap menjalin kemitraan strategis. Ini membuktikan bahwa Danantara telah diakui sebagai lembaga investasi yang kredibel dan menjanjikan di mata global, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia adalah pemain utama yang layak diperhitungkan dalam arena ekonomi global.
Namun tantangan ke depan tentu tidak ringan. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah mencapai Rp300 triliun per tahun. Artinya, peran APBN tidak akan mencukupi dan diperlukan sinergi kuat dari berbagai sumber non-APBN.
Dalam forum diskusi infrastruktur beberapa waktu lalu, Fahri menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas seperti renovasi kawasan perdesaan dan penataan wilayah pesisir. Renovasi 2 juta rumah desa, misalnya, membutuhkan lebih dari Rp43 triliun, sementara pengembangan 1.200 kawasan pesisir diperkirakan menyerap Rp26 triliun. Selebihnya, pembiayaan harus datang dari sumber lain yang kredibel, fleksibel, dan cepat, dan di sinilah peran Danantara menjadi sangat krusial.
Dengan struktur organisasi yang efisien, fleksibilitas dalam mengelola investasi, dan jaringan pendanaan yang luas, Danantara mampu menjawab tantangan itu. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana, lembaga ini juga berperan dalam merancang skema pembiayaan yang menguntungkan masyarakat, tanpa membebani keuangan negara. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi, Danantara tidak hanya mendanai proyek, tetapi juga membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah strategis Danantara juga memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak atas hunian yang layak. Di tengah kebutuhan akan rumah yang terus meningkat, kehadiran lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan rakyat dengan dukungan keuangan yang memadai menjadi sangat penting. Danantara bukan hanya soal angka dan investasi, melainkan tentang kehadiran negara dalam bentuk yang nyata di tengah masyarakat.
Kehadiran Danantara merupakan wujud baru dari investasi negara yang progresif. Dengan didukung tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan kerja sama lintas sektor, lembaga ini menjadi motor penggerak pembangunan berbasis nilai tambah. Dukungan terhadap sektor perumahan melalui Program 3 Juta Rumah menjadi gambaran awal bahwa Danantara tidak bekerja dalam bayang-bayang, tetapi melangkah dengan visi yang kuat dan agenda yang terukur.
Ke depan, Danantara tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga diperkuat. Dukungan politik, regulasi yang adaptif, serta pengawasan yang sehat dari parlemen dan masyarakat akan menjadi fondasi yang menjaga agar Danantara tetap berada di jalur yang benar.
Karena pada akhirnya, lembaga ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang membangun harapan. Danantara adalah jembatan antara kebijakan pemerintah yang visioner dan realitas kebutuhan rakyat yang mendesak. Dan di sanalah, letak nilai strategis dan urgensi keberadaannya.
)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik
