Jakarta, – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan perubahan signifikan dalam skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Mulai Februari 2025, BGN menghapus skema reimbursement yang sebelumnya digunakan dan menggantinya dengan sistem transfer langsung ke rekening mitra pelaksana program.
Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan serta sebagai antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat terjadi dalam proses penggantian biaya. Dengan sistem baru ini, mitra program tidak lagi perlu menanggung beban pembiayaan awal sebelum diganti oleh pemerintah, melainkan langsung menerima dana sesuai kebutuhan operasional yang telah disetujui.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program MBG, sekaligus mendorong efisiensi dalam pelaksanaan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.
“Dengan sistem transfer langsung, kami ingin memastikan bahwa dana tersalurkan lebih cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Untuk mencapai target tersebut, BGN memproyeksikan kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan, apabila program ini mulai dipercepat pelaksanaannya pada bulan September. Artinya, hingga akhir tahun, total anggaran tambahan yang dibutuhkan dapat mencapai Rp100 triliun.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa efisiensi terus dilakukan di berbagai lini. ”Salah satunya adalah dengan memangkas anggaran sebesar Rp200,2 miliar dari sektor pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)”, Jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa MBG telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia.
”Program ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta menurunkan angka kemiskinan, untuk itu kelanjutan program ini begitu penting bagi masyarakat”, Ungkapnya.
Sementara itu, dalam perubahan skema pendanaan, BGN juga terus menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan BUMN, untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran program MBG. Sinergi tersebut diyakini akan menjadi kekuatan utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi nasional.
BGN optimistis, dengan perbaikan tata kelola dan dukungan seluruh pihak, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menjawab kebutuhan gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
