Oleh: Dhita Karuniawati )*
Lebaran selalu menjadi momentum istimewa bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Tradisi mudik pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan tersebut. Setiap tahun, jutaan masyarakat melakukan perjalanan lintas kota bahkan lintas pulau demi berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui kebijakan diskon tiket mudik menjadi langkah strategis yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi.
Kebijakan ini bukan sekadar langkah populis, melainkan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan potongan harga pada moda transportasi tertentu, pemerintah membantu menekan beban pengeluaran rumah tangga menjelang hari raya. Dampaknya terasa langsung, terutama bagi pekerja yang selama setahun merantau di kota besar dan menantikan momen pulang kampung untuk bertemu keluarga.
Pemerintah memberikan stimulus khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat arus mudik Lebaran. Diskon tiket transportasi massal disiapkan untuk mendorong mobilitas sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat hingga sekitar 17–18 persen, sementara tiket kapal laut dan kereta api didiskon sebesar 30 persen. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik maupun liburan Lebaran dengan lebih baik.
Selain itu, insentif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya mobilitas masyarakat.
Airlangga menilai Indonesia memiliki karakteristik unik saat periode libur panjang. Ketika mobilitas meningkat, aktivitas belanja masyarakat juga ikut naik sehingga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif jelang musim liburan.
Indeks keyakinan konsumen tercatat meningkat, penjualan barang elektronik mengalami kenaikan, hingga tingkat hunian hotel yang tinggi di berbagai daerah tujuan wisata.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk periode Februari hingga Maret 2026. Stimulus tersebut mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta penyaluran bantuan sosial.
Total anggaran stimulus mencapai Rp 12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi. Anggaran bansos dan stimulus lain mencapai sekitar Rp 12 triliun.
Pada 6 Februari 2026, pemerintah telah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat pada periode Lebaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam Pasal 2 beleid tersebut, dijelaskan pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat ekonomi untuk penerbangan domestik. Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.
Dari sisi administrasi, badan usaha angkutan udara wajib tetap menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Serta melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
Maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tersebut tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.
“Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis Pasal 4 Ayat 1.
Meski demikian, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan seperti bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection). Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Lebaran selalu menghadirkan harapan baru tentang kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi. Kebijakan diskon tiket mudik menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana negara berupaya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika mobilitas masyarakat, langkah ini menjadi simbol bahwa negara memahami dan merespons kebutuhan warganya.
Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan pulang, melainkan perjalanan yang penuh nilai. Yakni nilai tentang keluarga, tradisi, dan rasa memiliki terhadap tanah kelahiran. Ketika negara turut mempermudah perjalanan tersebut, Lebaran tidak hanya menjadi berkah bagi individu dan keluarga, tetapi juga bagi bangsa secara keseluruhan. Kebijakan diskon tiket mudik pun menjadi cerminan sinergi antara kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu momentum yang menyatukan Indonesia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
