Oleh : Muhammad Fahreza )*
Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat pekerja dengan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 kepada jutaan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Program ini bukan sekadar stimulus ekonomi, melainkan bagian integral dari strategi jangka menengah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi domestik.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah progresif ini. Menurutnya, BSU 2025 menjadi salah satu dari lima program prioritas dalam paket stimulus ekonomi yang ditargetkan mendorong pertumbuhan nasional pada triwulan kedua tahun ini.
Dengan total target penerima mencapai 17 juta orang, BSU menjadi intervensi langsung yang berdampak terhadap konsumsi rumah tangga dan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial. Pemerintah memahami bahwa daya beli masyarakat merupakan indikator utama stabilitas ekonomi riil. Oleh karena itu, melalui kebijakan ini, negara hadir secara nyata untuk memastikan para pekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Langkah ini semakin relevan di tengah kecenderungan kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup yang meningkat.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menyatakan tidak hanya sebagai upaya pemulihan ekonomi jangka pendek, BSU 2025 juga mencerminkan semangat inklusi dan keberlanjutan. Abdul menilai bahwa fokus pemerintah pada bantuan sosial, subsidi transportasi publik, dan BSU menunjukkan desain kebijakan yang berimbang antara perlindungan sosial dan penguatan sektor produktif. Strategi semacam ini penting untuk menjaga ketahanan sosial di tengah ketidakpastian global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Abdul juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada ketepatan sasaran dan efisiensi pelaksanaan di lapangan. Akurasi penyaluran subsidi menjadi kunci agar program tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga nyata dalam dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar kebijakan fiskal tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari kerangka besar pemulihan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga perbankan, dan pelaku industri, efektivitas BSU bisa semakin dimaksimalkan.
Di sisi lain, kepercayaan pemerintah kepada sektor perbankan dalam penyaluran bantuan juga menjadi catatan penting. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menyatakan bahwa BRI kembali ditunjuk sebagai bank penyalur BSU tahun ini, dan siap menjalankan mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab. Peran BRI sebagai mitra strategis pemerintah tidak hanya mencerminkan kapabilitas operasional, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Penyaluran BSU melalui jaringan keuangan yang luas milik BRI memungkinkan bantuan diterima secara cepat, tepat, dan aman oleh para penerima.
Agustya menegaskan bahwa BRI tidak hanya menjalankan fungsi teknis sebagai penyalur bantuan, tetapi juga menjalankan misi sosial sebagai agen pembangunan nasional. Melalui berbagai program inklusi keuangan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, BRI berusaha hadir lebih dekat kepada masyarakat, terutama mereka yang rentan secara ekonomi. Dalam konteks BSU, kehadiran BRI juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan nasional yang mampu mendukung agenda negara dalam menyejahterakan rakyat.
Lebih jauh, BSU juga memberikan sinyal positif bagi sektor swasta dan pelaku usaha. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, konsumsi domestik sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dapat kembali terangkat. Hal ini tentu akan menciptakan efek ganda, mulai dari meningkatnya permintaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, BSU tidak hanya berdampak pada individu penerima bantuan, tetapi juga pada keseluruhan sistem ekonomi yang saling terhubung.
Dalam skema besar pembangunan nasional, BSU adalah representasi dari kebijakan yang humanis, adaptif, dan strategis. Pemerintah tidak semata-mata bertumpu pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat lapisan bawah. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat pekerja menjadi pondasi penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat proses pemulihan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.
Program ini bukan hanya tentang angka-angka dan statistik, melainkan tentang bagaimana negara mampu merespons kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan. Masyarakat luas, terutama para pekerja dan buruh, diharapkan tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga turut aktif dalam mendukung dan mengawal implementasi BSU agar tepat sasaran. Partisipasi publik, baik dalam bentuk pengawasan sosial maupun penyampaian umpan balik, sangat penting agar kebijakan semacam ini terus berkembang ke arah yang lebih baik.
Di tengah kompleksitas tantangan ekonomi saat ini, kebijakan BSU adalah langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung sepenuhnya langkah pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui program BSU. Dengan kerja sama dan kepercayaan publik, Indonesia akan mampu melewati berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah seorang Pengamat Ekonomi.
