*) Oleh: Dimas Permana
Fenomena judi daring di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menyasar pada kesehatan mental dan ketahanan keluarga. Di tengah kemajuan teknologi digital, akses terhadap platform perjudian semakin mudah, bahkan menjangkau anak-anak dan remaja. Adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus serta modus baru yang digunakan pelaku untuk mengelabui pengawasan aparat, judi daring bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang harus ditangani secara lintas sektor. Oleh karena itu, tindakan nyata pemerintah dalam membersihkan ruang digital dari konten judi patut diapresiasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memblokir sebanyak 34.321 konten judi daring melalui Desk Pemberantasan Judi Daring yang kini menjadi ujung tombak penanganan masalah ini. Selain itu, terdapat peningkatan drastis laporan masyarakat, dengan total 1.085 aduan masuk melalui CekRekening.id, serta 7.165 laporan yang ditangani oleh Polri. Wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan laporan tertinggi, menandakan perlunya pendekatan khusus berbasis wilayah. Dalam aspek penegakan hukum, pemerintah berhasil menetapkan 14 tersangka baru, mengungkap 21 kasus tambahan, dan menyita 15 perangkat elektronik yang digunakan untuk menjalankan praktik ilegal ini.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi modus baru yang semakin canggih, yakni penggunaan akun QRIS milik pelaku UMKM sebagai sarana penampung dana hasil judi. Modus ini membuktikan bahwa pelaku semakin adaptif terhadap perkembangan sistem pembayaran digital. Budi Gunawan menegaskan bahwa sinergi antar lembaga seperti Kemenkomdigi, Polri, OJK, dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan transaksi elektronik. Tidak cukup dengan pemblokiran, pendekatan preventif dan edukatif juga harus terus dikembangkan sebagai langkah pelengkap dari penegakan hukum.
Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyoroti dampak judi daring terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja. Perencana Ahli Pertama pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Anisa Asri, menyatakan bahwa saat ini judi daring menjadi ancaman multidimensi yang menyusup ke dalam kehidupan anak melalui game digital yang disamarkan secara halus. Anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional dan daya nalar kritis sangat mudah terpapar konten yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendampingan keluarga serta penguatan literasi digital menjadi hal mutlak yang perlu digencarkan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029. Regulasi ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melindungi anak dari konten negatif, termasuk perjudian. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga mengembangkan sistem deteksi otomatis yang mampu memantau dan memblokir konten-konten berbahaya secara real time. Upaya lainnya dilakukan melalui Program Kabupaten dan Kota Layak Anak, yang kini dilengkapi indikator baru mengenai perlindungan dari judi daring. Gerakan kontrol gawai di rumah dan pembatasan waktu layar, diharapkan menjadi benteng pertahanan pertama di level keluarga.
Praktisi hukum M. Daud Loilotu turut memberikan pandangan kritis terhadap peran keluarga dalam memerangi judi daring. Menurutnya, teknologi memang tidak dapat dibendung, namun pola asuh yang kuat dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak mampu menjadi pelindung utama dari pengaruh negatif dunia maya. Ia mengingatkan bahwa pengasuhan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, tetapi harus menjadi tanggung jawab kolektif antara keluarga dan lingkungan sekitar. Ruang tumbuh anak harus diisi dengan kegiatan positif seperti olahraga, membaca, dan pembinaan spiritual. Keteladanan orang tua dan kehadiran yang konsisten akan membentuk benteng moral yang kokoh di tengah gempuran konten digital.
Lebih lanjut, Daud menekankan bahwa pendekatan kepada anak sebaiknya tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan suportif. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap penyebar dan pengelola judi daring, baik melalui penindakan hukum maupun penguatan regulasi terhadap iklan digital dan platform penyedia konten. Guru dan orang tua harus bersinergi dalam membangun pola asuh digital yang seimbang antara pengawasan dan kebebasan berekspresi. Penguatan kolaborasi ini sangat penting agar anak tidak hanya menjadi pengguna internet yang aktif, tetapi juga kritis dan bertanggung jawab.
Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah merupakan bentuk nyata komitmen untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan produktif. Pemblokiran lebih dari 34 ribu konten judi daring hanyalah permulaan dari agenda besar pembersihan dunia maya dari konten merusak. Tantangan di depan memang tidak ringan, mengingat evolusi teknologi yang terus bergerak cepat. Namun, sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa teknologi membawa manfaat, bukan mudarat. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa ikut mengambil peran.
Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata ketegasan negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif judi daring. Perjudian, dalam bentuk apa pun, membawa konsekuensi sosial yang berat karena memicu kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kehancuran moral, serta meningkatkan angka kriminalitas. Dengan mengungkap puluhan kasus judi daring dalam kurun waktu yang relatif singkat, aparat menunjukkan bahwa Indonesia tidak mentoleransi praktik yang melemahkan ketahanan sosial bangsa.
*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.
