Oleh: Rianty Arawiyas )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah laut melalui pelaksanaan operasi laut gabungan yang melibatkan berbagai institusi strategis. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyelundupan di perairan nasional, yang tidak hanya mencakup narkotika tetapi juga komoditas bernilai tinggi seperti bahan bakar minyak (BBM), hasil laut, dan barang konsumsi yang keluar atau masuk secara ilegal.
TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan operasi ini, dengan dukungan penuh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu hasil signifikan dari sinergi tersebut terlihat dalam operasi gabungan di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang sukses menggagalkan penyelundupan dua ton sabu dari kapal tanker asing.
Operasi tersebut dilaksanakan oleh unsur Komando Armada I, yakni KRI Surik-645 dan KRI Silea-858, yang bekerja secara terkoordinasi dengan kapal patroli milik Bea Cukai dan satuan narkotika BNN. Melalui deteksi radar dan pengejaran maritim, kapal Sea Dragon Tarawa berhasil dihentikan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan kardus berisi sabu yang disembunyikan di ruang bawah kapal. Delapan tersangka berhasil diamankan, terdiri dari enam warga negara Indonesia dan dua warga negara asing asal Thailand.
Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Fauzi, menyampaikan bahwa operasi ini mencerminkan ketegasan dan kesiapan TNI AL dalam melindungi perairan nasional dari ancaman narkotika. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti efektivitas kerja sama lintas lembaga dalam menjaga laut Indonesia sebagai garis depan pertahanan negara.
Di wilayah timur Indonesia, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) X Jayapura turut memperlihatkan peran aktifnya dalam mengamankan perairan perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Dua upaya penyelundupan berhasil digagalkan secara beruntun pada 10 dan 11 Juni 2025 dalam Operasi Penegakan Hukum Laut (Ops Gakkumla)-25. Petugas menemukan BBM ilegal dan hasil laut bernilai tinggi yang hendak diselundupkan keluar dari Indonesia melalui perairan terbuka.
Pada hari pertama, tim patroli mendeteksi perahu cepat yang membawa jeriken berisi ratusan liter BBM serta perangkat elektronik seperti televisi dan ponsel, yang diduga akan dijual di luar negeri. Sehari kemudian, petugas kembali menghentikan longboat yang membawa hasil laut seperti sirip hiu, gelembung ikan, dan teripang tanpa disertai dokumen resmi.
Komandan Lantamal X, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi, memimpin langsung pelaksanaan operasi dan menilai bahwa pengawasan di wilayah perbatasan menjadi prioritas strategis. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga aspek hukum, tetapi juga untuk menekan kerugian negara dari sisi ekonomi dan menjaga kelestarian sumber daya laut yang bernilai tinggi.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, memberikan arahan agar setiap unsur TNI AL meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak memberi ruang bagi pelaku penyelundupan. Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk penguatan patroli, peningkatan kemampuan deteksi dini, dan kolaborasi lebih erat dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan di laut.
Pemerintah menempatkan sinergi antarinstansi sebagai strategi utama dalam menghadapi kompleksitas penyelundupan lintas wilayah. TNI AL, BNN, Bea Cukai, dan Kepolisian membuktikan bahwa koordinasi yang baik dapat menghasilkan tindakan cepat, akurat, dan tegas terhadap pelanggaran hukum di perairan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga mendukung terciptanya iklim maritim yang aman untuk aktivitas ekonomi dan transportasi.
Setiap keberhasilan operasi laut gabungan menegaskan bahwa laut Indonesia tidak dibiarkan menjadi ruang bebas bagi pelaku kejahatan lintas negara. Penyalahgunaan jalur laut sebagai sarana distribusi narkotika, penyelundupan bahan bakar, maupun eksploitasi hasil laut secara ilegal merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran akan ditindak secara hukum.
Tidak hanya bertumpu pada penguatan fisik armada, strategi pengamanan laut juga didukung oleh sistem teknologi modern, termasuk radar pantai, kapal patroli cepat, dan pemantauan udara. Dengan pendekatan ini, ruang gerak pelaku kejahatan semakin sempit dan peluang penyelundupan dapat ditekan sejak tahap perencanaan.
Langkah-langkah strategis ini juga menjadi bagian dari visi nasional untuk menciptakan Generasi Emas 2045, di mana perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkoba menjadi prioritas. Pemerintah menilai bahwa keamanan laut tidak bisa dilepaskan dari upaya menciptakan masa depan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Ketegasan pemerintah dalam menjalankan operasi laut gabungan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas penyelundupan dalam bentuk apa pun. Melalui kerja sama lintas sektor, sistem pengawasan yang modern, serta komitmen aparat penegak hukum di lapangan, negara memastikan bahwa hukum ditegakkan, kedaulatan dijaga, dan kekayaan laut dilindungi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Jurnal Khatulistiwa Institute
