Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama penuh yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di seluruh pelosok negeri. Dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Sekolah Rakyat menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter, tanpa terkendala latar belakang ekonomi.
Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Inpres No. 8/2025 sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA/SMK secara gratis, tetapi juga mengintegrasikan pola hidup asrama yang mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, dan pembinaan mental anak sejak dini. Di atas lahan seluas 5 hingga 8 hektare per lokasi, sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti laboratorium, sarana olahraga, ruang kelas multimedia, serta perangkat teknologi seperti iPad untuk setiap siswa.
Pembangunan Sekolah Rakyat dijalankan secara terstruktur dan melibatkan lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Satuan Tugas Sekolah Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 446/KPTS/M/2025. Satgas ini bertanggung jawab merancang, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan fisik di 100 lokasi sekolah hingga tahun 2029. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah bentuk nyata dukungan negara dalam memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memiliki fasilitas belajar yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan di kota besar.
Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama bekerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kolaborasi ini meliputi penyiapan formasi ASN guru dan tenaga kependidikan yang akan tinggal dan mendampingi siswa di lingkungan asrama. Kemendikbudristek sendiri telah menyiapkan lebih dari 4.500 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk diseleksi secara ketat sebagai calon pengajar yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Para guru akan tinggal bersama siswa dan menjalankan peran tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga pembina karakter dan pembimbing kehidupan sehari-hari.
Kementerian Sosial juga telah merancang sistem seleksi yang menyeluruh untuk menjaring siswa dari keluarga miskin ekstrem. Proses seleksi dimulai dengan verifikasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2. Setelah itu, calon siswa mengikuti serangkaian tes potensi akademik dan psikologis, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan. Seleksi dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas desa, dan dinas sosial, agar tepat sasaran dan adil. Diharapkan, siswa yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang paling membutuhkan dukungan negara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025, dengan 65 hingga 100 lokasi sekolah beroperasi pada tahap awal. Lokasi tersebut tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Setiap sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa, dengan skema boarding school penuh dari pagi hingga malam hari. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari seragam, alat tulis, tempat tinggal, hingga konsumsi harian. Skema ini diharapkan mampu membentuk lingkungan belajar yang optimal, setara, dan kondusif bagi anak-anak dari keluarga marginal.
Sebagai tokoh kunci program ini, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono tampil sebagai figur inspiratif yang berperan penting dalam mendorong Sekolah Rakyat sebagai strategi transformasi sosial. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat miskin. Agus Jabo juga menekankan bahwa program ini akan terus diawasi agar tidak menjadi ajang manipulasi data, dan benar-benar menjangkau anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan nasional.
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara hadir secara penuh dalam membangun SDM unggul. Ia mengajak semua pihak, baik swasta maupun organisasi masyarakat sipil, untuk ikut serta mengawal dan mendukung pelaksanaan program. Dalam visi jangka panjang, Sekolah Rakyat bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga arena pembentukan karakter, pemupukan semangat nasionalisme, dan pelecut prestasi anak-anak bangsa yang semula tak tersentuh layanan pendidikan.
Sebelumnya, Kepala BBPPKS Wilayah VI Maluku-Papua Kementerian Sosial (Kemensos) John H Mampioper menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat adalah inovasi pendidikan yang menjanjikan dalam menjawab ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, pendanaan APBN yang memadai, dan dukungan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan SDM unggul yang dapat direplikasi secara luas. Pemerataan pendidikan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas baru yang tengah dibangun dengan semangat keberpihakan dan keadilan sosial.
Pemerintah melalui Sekolah Rakyat kini tengah menulis babak baru dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional. Jika dilaksanakan secara konsisten dan diawasi dengan ketat, program ini berpotensi besar menjadi fondasi transformasi sosial dan ekonomi Indonesia. Pendidikan, yang dulu menjadi hak istimewa sebagian kecil masyarakat, kini benar-benar sedang dijadikan hak setiap anak bangsa tanpa kecuali.
.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
